JAKARTA – Komisi III DPR RI meminta Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto menerapkan pasal makar terhadap para tersangka kasus tindak pidana penyadapan, akses ilegal (illegal access), dan penghilangan data elektronik.
Permintaan tersebut menjadi salah satu kesimpulan Rapat Kerja Komisi III DPR RI bersama Kapolri dalam Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Komisi III juga meminta kepolisian mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut.
“Komisi III DPR RI menegaskan bahwa tindak pidana penyadapan atau illegal access dan atau penghilangan data elektronik yang dilakukan oleh para tersangka merupakan tindakan makar oleh karena itu Komisi III DPR RI meminta Kapolri beserta jajaran agar para tersangka dikenakan pasal makar dan terus mengusut kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain,” ujar Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman.
Habiburokhman mengatakan Komisi III mengapresiasi langkah tegas Kapolri beserta jajaran dalam mengungkap tindak pidana tersebut. Namun, pengusutan perkara diharapkan tidak berhenti pada penetapan tersangka, tetapi juga menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat.
Legislator Fraksi Partai Gerindra itu menegaskan penanganan perkara harus dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain meminta penerapan pasal makar dan pengembangan penyidikan, Komisi III DPR RI kembali menegaskan apresiasi terhadap pengungkapan kasus tersebut serta meminta Polri memastikan seluruh proses penegakan hukum berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel.
