Menu ✖

Mode Gelap
UU Perampasan Aset Butuh Aparat Jujur, Badan Pengawas Harus Independen BI-Rate Naik 25 bps menjadi 6,00 Persen Tak Sekadar Hafalan, Tujuh Golongan Ini Harus Hadir dalam Perilaku Kita Adian Napitupulu Soroti Dana Reseller Ditahan TikTok Shop hingga Empat Tahun Kasus Liwath di Rusunawa Banda Aceh, Kejaksaan Masih Tunggu Berkas Penyidik Sayuti Achmad Siapkan Rp200 Juta Dana Pribadi dan Program Penguatan Organisasi PWI Aceh

News

Adian Napitupulu Soroti Dana Reseller Ditahan TikTok Shop hingga Empat Tahun

badge-check


					Wakil Ketua BAM DPR RI Adian Napitupulu saat memimpin RDPU bersama manajemen PT Tokopedia (TikTok Shop) di Gedung DPR, Jakarta. Senin, (18/11/2026). Foto: Septamares/jk Perbesar

Wakil Ketua BAM DPR RI Adian Napitupulu saat memimpin RDPU bersama manajemen PT Tokopedia (TikTok Shop) di Gedung DPR, Jakarta. Senin, (18/11/2026). Foto: Septamares/jk

JAKARTA – Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Adian Napitupulu, menyoroti belum tuntasnya penyelesaian sengketa antara platform TikTok Shop/Tokopedia dan sejumlah reseller. Ia menilai penahanan dana milik reseller hingga bertahun-tahun merupakan persoalan serius yang membutuhkan campur tangan negara.

Hal tersebut disampaikan Adian setelah BAM DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama manajemen PT Tokopedia (TikTok Shop), Rabu (18/11/2026), di Ruang Rapat BAM, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Menurut Adian, penjelasan manajemen Tokopedia dalam rapat belum menjawab substansi pengaduan yang diterima BAM DPR RI dari para reseller. Ia bahkan menduga terdapat ketidaksesuaian data antara jumlah pengaduan yang disampaikan pihak manajemen dan laporan yang diterima melalui PERADI.

“Pandangan saya, mereka memanipulasi. Ada pengaduan dari PERADI dengan yang memberikan kuasa kepada mereka, jumlahnya berbeda dengan angka yang tadi disampaikan, yaitu 217. Jadi yang mereka sampaikan tadi di luar dari PERADI,” ujar Legislator Fraksi PDI Perjuangan tersebut.

Adian juga mengecam penahanan dana milik reseller yang disebut telah berlangsung hingga empat tahun tanpa penyelesaian. Menurutnya, platform digital tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi dengan menahan uang milik pihak lain tanpa mekanisme hukum yang jelas.

“Sampai hari ini ternyata belum ada yang selesai. Setelah empat tahun, uang para reseller ini masih ditahan oleh platform. Bagi saya itu tidak benar. Negara harus bertindak, membuat regulasi yang tegas dan memberikan sanksi yang tegas terhadap kesewenang-wenangan platform. Masa empat tahun uang orang ditahan? Mereka bukan polisi, bukan hakim, bukan jaksa,” tegasnya.

Ia menegaskan, kewenangan menentukan kesalahan dan menjatuhkan sanksi berada pada negara melalui mekanisme hukum. BAM DPR RI pun berencana mempertemukan pihak platform dan para pengadu dalam agenda mediasi pekan depan untuk mencari penyelesaian. “Kita akan coba mediasi. Saya berpikir tadi dari penjelasan mereka persoalan itu sudah selesai, ternyata belum. Ketika kami konfirmasi kepada pihak pengadu, mereka menyatakan belum selesai,” ungkap Adian.

Adian mengingatkan bahwa penentuan seseorang atau pihak bersalah harus melalui pengadilan, bukan semata-mata berdasarkan mekanisme internal perusahaan. “Kalau memang ada sengketa, bawa ke pengadilan. Jangan menahan uang orang seenaknya,” pungkasnya.

 

Facebook Comments Box

Baca Lainnya

BI-Rate Naik 25 bps menjadi 6,00 Persen

19 November 2026 - 23:42 WIB

Tak Sekadar Hafalan, Tujuh Golongan Ini Harus Hadir dalam Perilaku Kita

19 November 2026 - 23:29 WIB

Kasus Liwath di Rusunawa Banda Aceh, Kejaksaan Masih Tunggu Berkas Penyidik

19 November 2026 - 11:38 WIB

Sayuti Achmad Siapkan Rp200 Juta Dana Pribadi dan Program Penguatan Organisasi PWI Aceh

19 November 2026 - 11:22 WIB

UIN Ar-Raniry Gandeng BRIN Perkuat Riset dan Inovasi, Bidik Kolaborasi Penelitian Berdampak

19 November 2026 - 10:52 WIB

Trending di News