JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI, I Wayan Sudirta, menegaskan bahwa tercapainya tujuan undang-undang perampasan aset bergantung pada kesiapan aparat yang baik dan jujur serta dukungan budaya masyarakat, tidak semata pada kelengkapan norma aturan.
Keterangan itu disampaikan I Wayan Sudirta usai Rapat Paripurna dengan agenda RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya di Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Ia memandang perdebatan mengenai kelengkapan payung hukum perampasan aset kini terjawab, sehingga fokus utama perlu diarahkan pada kualitas sumber daya manusia penegak hukum dan kesadaran hukum masyarakat.
Menurut Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini, aturan hukum yang memadai tidak akan berdampak optimal apabila aparatur pelaksananya tidak siap. Sebaliknya, aparat yang berintegritas tinggi mampu mendorong hasil yang lebih maksimal meskipun sebuah aturan memiliki keterbatasan.
“Sebuah undang-undang akan mencapai tujuannya, bila selain undang-undang itu sudah lengkap, memadai, cukup, tapi dibutuhkan aparat yang baik, yang siap, yang jujur, itu sudah dua ya, undang-undang, aparat yang baik, yang jujur, dan yang ketiga budaya masyarakat. Jadi undang-undang yang bagus enggak berarti apa-apa kalau aparatnya tidak siap,” kata I Wayan Sudirta.
Untuk memastikan hadirnya aparatur yang mumpuni, I Wayan Sudirta menekankan bahwa proses rekrutmen harus berjalan transparan dan akuntabel, diikuti pengawasan yang ketat secara berkelanjutan. Aspek integritas aparatur dan pembenahan budaya hukum ini menjadi perhatian penting seiring RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya memasuki tahap pengambilan keputusan tingkat II di Rapat Paripurna DPR RI.
Karena itu, Wayan menekankan pentingnya pembentukan badan pengawas independen di luar struktur internal untuk mengontrol kesewenang-wenangan, disertai ancaman hukuman mati guna menghadirkan efek jera bagi pelaku. Ia menilai pengawasan eksternal yang independen diperlukan agar kontrol terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan berjalan objektif tanpa terikat unsur internal.
Di sisi lain, ia menekankan lembaga pengawas yang disiapkan dalam regulasi perampasan aset dirancang sebagai badan independen di luar sistem, berbeda dengan model dewan pengawas seperti di KPK yang dinilai masih memiliki unsur internal. Karena itu, ia meminta jaminan rekrutmen anggota badan pengawas dilakukan secara baik dan didukung kewenangan yang memadai agar kesewenang-wenangan dapat diminimalisasi, sembari mendorong adanya ancaman hukuman mati sebagai instrumen efek jera.
“Maka di dalam undang-undang perampasan aset, sudah disiapkan badan pengawas yang independen, tidak (berbentuk) Dewan Pengawas. Kalau di KPK kan (sifatnya) dewan, dan itu masih ada unsur-unsur orang dalam, kalau badan (pengawas perampasan aset) ini kan harus berada di luarnya. Harapan lain kita letakkan pada adanya ancaman hukuman mati. Itu kita mengharapkan pada para pelaku bisa ada unsur-unsur efek jera ya,” ujar I Wayan Sudirta.











