JAKARTA – Wakil Gubernur (Wagub) Aceh, Fadullah, menghadiri Rapat Sinkronisasi dan Analisis Tata Kelola Dana Otonomi Khusus (Otsus) serta Tata Kelola Pemerintahan Aceh dalam Kerangka Desentralisasi Asimetris. Kegiatan tersebut berlangsung di Rasuna Said Tower 3, Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (21/8/2025).
Rapat ini dipimpin langsung oleh Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri, Kemenko Polhukam, Mayjen TNI Dr. Heri Wiranto.
Dalam forum itu, Wagub Fadullah menegaskan bahwa dana Otsus merupakan hasil kesepakatan damai Aceh yang lahir setelah konflik panjang sejak 1976. “Dulu di Finlandia sempat tidak ada titik temu, namun akhirnya lahir kesepakatan yang salah satunya adalah dana Otsus. Hari ini kita membicarakan kembali bagaimana peran dan tata kelolanya,” ujar Fadullah.
Ia menekankan, dua dekade implementasi Otsus harus menjadi momentum untuk memperkuat pembangunan dan menjaga perdamaian. “Banyak duta besar bertanya kenapa perdamaian Aceh bisa bertahan 20 tahun. Jawabannya karena kami merawat dan menjaganya. Tingkat keamanan di Aceh hari ini sangat rendah,” ujarnya.
Fadullah juga menyinggung soal pengelolaan tanah wakaf Blang Padang yang tengah dalam proses penyelesaian administrasi. “Kanwil sudah meminta rekomendasi dari MUI, semua dokumen bahkan historis sejarahnya telah kami serahkan,” jelasnya.
Meski demikian, ia mengakui PAD Aceh masih rendah akibat minimnya investasi. “Ke depan, kami berharap lebih banyak investor hadir dan bersama-sama membangun Aceh,” tegasnya.
Selain membahas tata kelola Otsus, rapat juga menyinggung persoalan teknis seperti keterbatasan BBM di beberapa daerah, serta program Koperasi Merah Putih untuk makanan bergizi gratis yang kini menunggu rekomendasi Menko Pangan.
Setelah sambutan Wagub, forum dilanjutkan dengan sesi diskusi. Berbagai ide dan masukan terkait tata kelola pemerintahan serta pemanfaatan dana Otsus disampaikan oleh para peserta rapat. Seluruh usulan tersebut diterima langsung oleh Mayjen TNI Dr. Heri Wiranto untuk kemudian ditindaklanjuti dalam langkah kebijakan berikutnya.
“Bagi kami, biarkan Aceh tumbuh dengan caranya, namun tetap dalam bingkai NKRI,” pungkas Wagub
