JAKARTA – Satuan Tugas (Satgas) Saber Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan mencatat hasil signifikan dalam pengawasan pangan nasional pada Minggu ke-I periode 5–11 Februari 2026. Intensitas pemantauan meningkat pesat pasca Rapat Koordinasi Satgas yang dipimpin Kabareskrim Polri Komjen Pol. Drs. Syahardiantono, M.Si selaku Ketua Pengarah Satgas Saber di Rupat Dittipideksus Bareskrim Polri, Gedung Awaloedin Djamin Mabes Polri, sepekan lalu.
Berdasarkan rekapitulasi Posko Satgas Saber Pusat, selama sepekan dilakukan pemantauan di 9.138 titik yang tersebar di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) RI selaku Ketua Pelaksana Satgas, Dr. I Gusti Ketut Astawa, menyampaikan bahwa pengawasan masif tersebut berdampak pada penurunan harga sejumlah komoditas strategis menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) 2026.
Komoditas yang mengalami tren penurunan antara lain ayam telur ras, daging ayam ras, daging sapi segar, cabai rawit keriting, cabai merah keriting, Minyakita, serta beras medium dan premium. Meski demikian, beberapa komoditas masih tercatat berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) atau Harga Acuan Penjualan (HAP) di sejumlah provinsi, namun menunjukkan kecenderungan menurun.
“Pemantauan yang masif dan tindak lanjut di lapangan terbukti mampu menekan harga beberapa komoditas pangan utama, seperti beras premium dan medium di Zona I dan II, cabai merah keriting, telur ayam ras, serta daging ayam ras,” ujar Ketut Astawa dalam keterangannya, Kamis (12/2/2026).
Dari total 9.138 titik pemantauan, mayoritas dilakukan pada pedagang dan pengecer sebanyak 5.939 titik. Sisanya mencakup ritel modern 1.472 titik, grosir 967 titik, distributor 554 titik, produsen 136 titik, dan agen 70 titik.
Sepanjang periode tersebut, Satgas menerbitkan 128 surat teguran, melakukan 400 pengisian stok kosong di sejumlah lokasi, serta mengambil 33 sampel pangan untuk uji laboratorium. Satgas juga merekomendasikan pencabutan satu izin usaha dan dua izin edar terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan HET/HAP serta standar keamanan dan mutu pangan.
“Tindakan ini menjadi peringatan bagi pelaku usaha agar mematuhi ketentuan HET dan HAP serta standar keamanan pangan,” tegas Astawa.
Hasil analisis harga menunjukkan sejumlah komoditas masih berada di atas HET/HAP, antara lain beras premium Zona III, Minyakita, bawang merah dan bawang putih di wilayah Indonesia Timur dan daerah 3TP, daging sapi segar, daging kerbau beku, cabai rawit merah, serta gula konsumsi di wilayah Indonesia Timur dan 3TP.
Menurut Astawa, kondisi tersebut menjadi tugas bersama kementerian dan lembaga terkait, seperti Kemenko Pangan, Kemendagri, Kementan, Kemendag, Polri, Bapanas, Bulog, dan Satgas, untuk melakukan langkah intervensi di daerah yang masih mengalami lonjakan harga.
Secara nasional, harga Minyakita masih tercatat di atas HET Rp15.700 per liter, meski menunjukkan tren penurunan di akhir periode pemantauan. Komoditas ini juga menjadi yang paling banyak dilaporkan masyarakat melalui hotline pengaduan.
Satgas memastikan akan turun langsung melakukan pengecekan ke produsen, distributor lini 1 dan lini 2, hingga pengecer untuk memastikan harga sesuai HET. Selain itu, Satgas mendorong Perum Bulog dan BUMN Pangan yang memperoleh distribusi 35 persen Domestic Market Obligation (DMO) dari produsen minyak goreng/CPO eksportir agar segera melakukan intervensi di wilayah yang masih mencatat harga tinggi.
Selama Minggu ke-I, hotline pengaduan Satgas menerima enam laporan dari Jakarta Pusat, Kupang, Bandar Lampung, Bukittinggi, Maros, dan Mataram. Seluruh laporan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Satgas daerah.
Di sisi lain, pemerintah juga memperkuat intervensi pasokan melalui penyaluran beras SPHP sebanyak 28.765 ton ke berbagai saluran distribusi, mulai dari Gerakan Pangan Murah, ritel modern, pasar tradisional, hingga outlet pangan binaan pemerintah daerah.
Ketut Astawa menegaskan, pengawasan akan terus ditingkatkan, terutama terhadap pedagang dan pengecer, serta diiringi penguatan sosialisasi hotline pengaduan kepada masyarakat.
“Pengawasan berlapis dan partisipasi masyarakat menjadi kunci untuk memastikan pangan yang beredar aman, bermutu, dan terjangkau, terutama menghadapi momentum Imlek, Ramadan, dan Idulfitri 2026,” pungkasnya. (*)
