JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal mendorong pemerintah mempercepat pemerataan konektivitas internet di seluruh Indonesia, khususnya wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Menurutnya, pemerataan konektivitas tidak cukup hanya memastikan masyarakat terhubung ke internet. Pemerintah juga perlu menjamin kualitas layanan yang andal dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
Hal itu disampaikan Syamsu usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI bersama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) di Surabaya, Jawa Timur.
“Yang pasti kita ingin pemerataan konektivitas itu berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia, terutama di 3T. Percepatan-percepatannya harus ada di 3T,” ujar pria yang akrab disapa Deng Ical itu kepada Parlementaria.
Dalam agenda tersebut, Syamsu menyoroti masih adanya sekitar 10.000 desa yang belum terlayani internet. Kondisi ini, menurutnya, menunjukkan pemerataan akses informasi melalui internet belum sepenuhnya tercapai.
Padahal, konektivitas internet kini menjadi bagian penting dalam berbagai layanan publik, termasuk pendidikan yang membutuhkan akses internet untuk kegiatan belajar hingga pelaksanaan ujian.
Tak Cukup Sekadar Terhubung
Syamsu juga meminta pemerintah mengevaluasi kualitas layanan internet yang tersedia di sejumlah wilayah.
Ia menilai pembangunan infrastruktur digital tidak boleh hanya berorientasi pada perluasan cakupan. Layanan yang diberikan juga harus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan memiliki kualitas yang kompetitif dibandingkan layanan operator lainnya.
Persoalan kualitas tersebut menjadi semakin penting ketika terjadi situasi darurat, termasuk bencana.
Syamsu mencontohkan pengalaman pengiriman tim ke Nusa Tenggara Timur (NTT) dan penanganan konektivitas di Mentawai yang menurutnya masih menunjukkan adanya keterbatasan layanan pemerintah jika dibandingkan dengan produk operator lainnya.
“Kalau kita membandingkan apple to apple dengan yang lainnya, kita sangat ketinggalan, apalagi dalam keadaan bencana,” tutur politikus Fraksi PKB tersebut.
Ia juga mengingatkan bahwa target konektivitas mendekati 100 persen pada 2029 membutuhkan perencanaan yang rasional sekaligus skenario cadangan (contingency plan).
Menurut Syamsu, pengoperasian Satelit Republik Indonesia (SATRIA)-2 yang selama ini dinantikan belum otomatis menjamin pemerataan maupun peningkatan kualitas layanan internet di seluruh wilayah.
“Kalau seperti sekarang ini kita enggak bisa optimis karena optimis itu kan harus berbasis rasional. Kalau SATRIA-2 yang kita tunggu untuk dioperasikan, itu pun juga sama sekali belum menjamin,” jelasnya.
Target 2029 Harus Dikejar
Karena itu, Syamsu mendorong langkah yang lebih cepat dan menyeluruh untuk mengatasi kesenjangan konektivitas, terutama di wilayah 3T.
Investasi besar yang telah dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur digital, kata dia, harus dibarengi kemampuan pemerintah menghadirkan layanan yang semakin andal dan dapat diandalkan masyarakat.
Komisi I DPR RI, lanjutnya, akan terus menjalankan fungsi pengawasan sekaligus memberikan dukungan terhadap upaya percepatan pemerataan konektivitas.
Ia meminta Kemenkomdigi mengambil langkah lebih kuat agar target konektivitas seluruh wilayah Indonesia pada 2029 dapat dikejar.
“Target kita untuk 2029 semuanya konektivitas itu mendekati 100 persen itu hampir tidak mungkin kalau kita tidak melakukan langkah-langkah yang radikal sehingga kami, dalam konteks di DPR, bisa memberikan dukungan yang optimal supaya percepatan ini bisa kita lakukan dan masyarakat bisa mendapatkan layanan yang terbaik bagi masyarakat,” pungkasnya.
