Menu

Mode Gelap
DPR Soroti 10 Ribu Desa Belum Terlayani Internet, Minta Pemerataan 3T Dipercepat Komisi VII Dorong Petani dan Industri Terhubung Langsung ke Pasar Jean Mangabeira Siap Bawa Dewa United Amankan Tiga Poin dari PSS Lini Pertahanan Jadi Sorotan PSS Jelang Hadapi Dewa United Dewa United Bidik Tiga Poin, Osmar Loss Waspadai PSS Sleman PSIS Matangkan Transisi, WCP Pelajari Celah Semen Padang

Pemerintahan

Komisi VII Dorong Petani dan Industri Terhubung Langsung ke Pasar

badge-check


					Anggota Komisi VII DPR Siti Mukaromah saat peninjauan lapangan di pabrik PT BEST Semarang, Jawa tengah, Jumat (18/09/2026). Foto: Aaron/sai Perbesar

Anggota Komisi VII DPR Siti Mukaromah saat peninjauan lapangan di pabrik PT BEST Semarang, Jawa tengah, Jumat (18/09/2026). Foto: Aaron/sai

SEMARANG — Anggota Komisi VII DPR RI Siti Mukaromah mendorong pemerintah dan pelaku industri membangun jaringan komunikasi serta akses pasar yang terintegrasi antara petani penghasil bahan baku lokal dan industri pengolahan.

Menurut Siti, langkah tersebut penting untuk memastikan potensi komoditas perkebunan dalam negeri, seperti kelapa sawit dan kopi, dapat terserap secara optimal sekaligus memperkuat rantai pasok nasional.

Hal itu disampaikan Siti saat meninjau Pabrik Pengolahan CPO PT Berkah Emas Sumber Terang (BEST) di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (18/9/2026).

“Indonesia punya potensi bahan baku lokal yang sangat luar biasa. Kita butuh sinergitas dan jaringan informasi agar masyarakat petani kelapa sawit atau komoditas lain bisa terhubung langsung dengan pabrik-pabrik yang membutuhkan bahan baku,” kata Siti.

Ia mengingatkan, persoalan akses pasar dapat membuat hasil perkebunan masyarakat tidak terserap, sementara industri di sisi lain membutuhkan pasokan bahan baku.

“Jangan sampai masyarakat merasa tidak ada saluran pasar lalu membuang hasilnya, padahal ada pabrik yang membutuhkan tetapi tidak ada akses,” ujarnya.

Politisi Fraksi PKB itu menilai penyerapan bahan baku dari perkebunan rakyat oleh industri seperti PT BEST perlu menjadi contoh bagi perusahaan sejenis. Kemitraan antara industri dan masyarakat perkebunan dinilai dapat memberikan kepastian pasar sekaligus meningkatkan nilai ekonomi komoditas lokal.

“Apa yang dilakukan dengan menggunakan produk lokal ini harus menjadi motivasi bagi perusahaan lain. Tugas kita bersama untuk memotivasi dan menyambungkan masyarakat perkebunan dengan pengusaha yang membutuhkan bahan baku lokal,” katanya.

Selain persoalan rantai pasok, Siti menyoroti penerapan prinsip industri hijau, efisiensi energi, dan pengelolaan limbah dalam operasional pabrik.

Ia menekankan agar kegiatan industri tidak menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat maupun lingkungan sekitar.

“Pengelolaan limbah di PT BEST kami lihat sudah ada kemajuan lebih baik, tetapi tentunya harus terus kita kawal dan awasi. Limbah akan menjadi masalah jika tidak dikelola dengan baik, tetapi bisa menjadi energi positif jika pengelolaannya tepat,” jelasnya.

Siti menegaskan, pengelolaan limbah harus menjadi bagian integral dalam pengembangan industri nasional. Komisi VII DPR RI, kata dia, akan terus mendorong pelaku usaha memastikan proses produksi memperhatikan keberlanjutan lingkungan sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Komisi VII selalu mengingatkan pelaku usaha, sekecil atau sebesar apa pun produksinya, limbah jangan sampai menjadi masalah bagi masyarakat. Kalau bisa, malah diolah menjadi bahan yang mengoptimalkan daya produksi,” pungkasnya.

Facebook Comments Box

Baca Lainnya

Data Desil Jadi Sumber Salah Paham, BPS Diminta Bergerak Cepat

18 September 2026 - 13:36 WIB

Rekonstruksi Pascabencana Berlanjut, Pemerintah Pulihkan 3 Jembatan di Lintas Timur Aceh

16 September 2026 - 14:06 WIB

Dek Fadh Sampaikan Sejumlah Persoalan Pertanahan Aceh dalam Raker dan RDP Komisi II DPR RI

16 September 2026 - 13:53 WIB

Anggaran Rehab-Rekon Aceh Rp. 25,65 Triliun, 92 Persen Dikelola Pemerintah Pusat

8 September 2026 - 16:09 WIB

Pemerintah Aceh Pacu Aturan Payung Hukum Rute Kapal Krueng Geukueh–Penang

7 September 2026 - 14:53 WIB

Trending di Pemerintahan