ACEH BESAR— Kejaksaan Negeri Aceh Besar menerima penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan Gampong Seurapong, Kecamatan Pulo Aceh, Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2020 hingga 2021, Selasa (13/1/2026).
Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Aceh Besar, Filman Ramadhan, SH., MH., menyampaikan bahwa penyerahan tahap II tersebut dilakukan oleh Penyidik Polres Aceh Besar terhadap tersangka berinisial AB (40) yang menjabat sebagai Penjabat Keuchik Gampong Seurapong pada periode tersebut.
“Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum telah menerima tersangka dan barang bukti dari penyidik untuk selanjutnya dilakukan proses penuntutan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Filman Ramadhan.
Ia menjelaskan, tersangka diduga melakukan penyimpangan dalam pengelolaan Dana Desa atau APBG Gampong Seurapong dengan tidak melibatkan Tim Pelaksana Pengelola Keuangan Gampong (PPKG). Perbuatan tersebut mengakibatkan terjadinya pengeluaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, kekurangan volume pekerjaan fisik, serta adanya belanja fiktif.
Atas perbuatannya, tersangka disangkakan melanggar Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, juncto Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta Pasal 3 jo Pasal 18 undang-undang yang sama jo Pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
“Untuk kepentingan penuntutan dan persidangan, terhadap tersangka dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Banda Aceh selama 20 hari, terhitung sejak 13 Januari 2026 sampai dengan 1 Februari 2026,” jelas Filman.
Lebih lanjut, Filman Ramadhan menegaskan bahwa Kejaksaan Negeri Aceh Besar berkomitmen penuh dalam menegakkan hukum secara profesional, transparan, dan berkeadilan, khususnya dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.
“Kami memastikan setiap perkara korupsi ditangani secara serius dan akuntabel sebagai bentuk komitmen Kejaksaan dalam menjaga keuangan negara dan kepercayaan publik,” tegasnya.
