BANDA ACEH – Dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional, UIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi tuan rumah forum virtual bertajuk Suluh PTRG Seri ke-25 yang digelar Jumat (9/5/2025).
Forum ini secara khusus menyoroti hak-hak perempuan dalam dunia kerja, yang dinilai masih menghadapi tantangan besar di tengah dominasi sistem ketenagakerjaan formal yang belum inklusif.
Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Agama RI, We Lead, Aliansi PTRG, Forum PSGA, Rumah Kitab, dan UIN Ar-Raniry. Mengangkat tema “Hari Buruh dan Hak Perempuan”, forum menghadirkan para narasumber nasional yang membahas situasi ketenagakerjaan perempuan dari berbagai perspektif.
Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama UIN Ar-Raniry, Prof Dr Mursyid Jawas membuka acara secara resmi dan menegaskan komitmen kampus dalam mendukung advokasi terhadap keadilan gender dan hak-hak pekerja perempuan.
“Kampus tidak hanya menjadi pusat kajian akademik, tetapi juga ruang kontribusi sosial untuk menyuarakan keadilan,” ujarnya.
Direktur Kajian dan Advokasi Rumah Kitab, Achmat Hilmi, dalam paparannya menyampaikan hasil penelitian di Jakarta, Bekasi, Depok, dan Bandung yang menunjukkan perempuan masih menghadapi tantangan struktural dalam dunia kerja.
“Pendidikan tinggi belum tentu menerima perempuan bekerja. Inklusivitas masih terganjal pandangan keagamaan dan budaya yang belum sepenuhnya mendukung,” kata Hilmi.
Sementara itu, Eva K. Sundari, Koordinator Koalisi Sipil RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), menekankan pentingnya pendekatan Feminisme Pancasila yang berpijak pada nilai-nilai lokal dan gotong royong.
“Kesetaraan bukan soal persaingan, tetapi kerja sama yang saling menguatkan. Care economy harus dipandang sebagai tanggung jawab bersama negara dan rakyat,” ujarnya.
Mantan Komisioner Komnas Perempuan 2020–2024, Tiasri Wiandani, mengkritisi sistem ketenagakerjaan Indonesia yang masih menyisakan diskriminasi. Ia menilai sistem yang berbasis sektor formal tidak mampu melindungi pekerja informal, khususnya perempuan.
Adapun Direktur Migrant Care, Wahyu Susilo, menyoroti kerentanan berlapis yang dihadapi pekerja migran perempuan. “Mereka bekerja di sektor yang tidak diakui secara formal dan berada dalam struktur sosial yang patriarkis, sehingga rawan mengalami kekerasan berbasis gender,” tegasnya.
Moderator forum, Dr Nashriyah MA yang juga Koordinator PSGA LP2M UIN Ar-Raniry, menyimpulkan bahwa perlu adanya sinergi lintas sektor untuk mendorong lahirnya kebijakan dan budaya kerja yang adil gender.
“Kampus, komunitas, negara, dan institusi keagamaan harus bergerak bersama,” ujarnya. [ ]
