JAKARTA – Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia resmi menambah 100 titik baru untuk program Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia. Penambahan itu menjadikan total titik Sekolah Rakyat yang akan beroperasi pada tahun ajaran 2025/2026 mencapai 200, dengan jumlah siswa lebih dari 20 ribu anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Hal tersebut disampaikan Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau akrab disapa Gus Ipul, melalui keterangan resmi, Selasa (24/6/2025).
Menurut Gus Ipul, kepala sekolah dan guru dari 100 titik pertama dijadwalkan mengikuti pelatihan intensif hingga akhir Juni 2025. “Khusus untuk 100 titik pertama, kepala sekolah dan guru akan mengikuti pelatihan hingga akhir Juni. Mereka akan siap menyambut tahun ajaran baru mulai 14 Juli 2025,” ujar Saifullah Yusuf di Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Selasa (24/6/2025).
Tambahan 100 titik lainnya sedang dalam tahap proses. Sekolah-sekolah ini direncanakan akan memanfaatkan aset Balai Latihan Kerja (BLK) milik Kementerian Ketenagakerjaan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Kami tengah mematangkan rencana kerja sama dengan Kemenaker. Gedung-gedung BLK cukup memadai dan siap difungsikan sebagai lokasi Sekolah Rakyat,” ujar Gus Ipul.
Rekrutmen siswa dilakukan secara ketat dan melibatkan banyak pihak, mulai dari pendamping PKH, dinas sosial dan pendidikan daerah, hingga Badan Pusat Statistik (BPS) setempat. Verifikasi data dilakukan lintas sektor untuk memastikan akurasi dan keadilan.
“Siswa yang belajar di Sekolah Rakyat ini adalah mereka yang berada di Desil 1 DTSEN. Tidak boleh ada yang main-main dalam proses seleksi. Semuanya harus melalui verifikasi lintas sektor dan disetujui oleh kepala daerah,” tegas Mensos.
Saat ini, sebanyak 9.755 siswa telah terdata untuk mengikuti pembelajaran di Sekolah Rakyat. Dengan bertambahnya titik baru, Kemensos menargetkan lebih dari 20 ribu siswa akan mengikuti pendidikan tahun ini, dengan dukungan sekitar 2.000 guru dan 4.000 tenaga kependidikan.
Peluncuran resmi program Sekolah Rakyat tahun ajaran 2025/2026 direncanakan akan dilakukan langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
“Kami akan ajukan permohonan agar Bapak Presiden dapat memberikan pembekalan kepada kepala sekolah dan guru, sekaligus meluncurkan program ini secara resmi,” tambahnya.
Kemensos juga membuka peluang kerja sama dengan sektor swasta melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), terutama dalam pembangunan infrastruktur dan sarana penunjang lainnya.
