Menu

Mode Gelap
Kak Na: Cokbang Contoh Nyata Aceh Mampu Produksi Hulu-Hilir secara Mandiri Sidak RSUD Kota Langsa, Sekda Nasir: Bangun Komunikasi dan Edukasi Pasien Unjukrasa Mahasiswa Soal Pergub JKA, Jubir Nurlis: Penting untuk Bahan Evaluasi Tetapkan Tersangka Fitnah Sekda Nasir, Polisi Identifikasi Pihak Lain yang Terlibat Kak Na: Konsumsi Ikan Penting untuk Mendukung Tumbuh Kembang Otak Anak RSUDZA Layani 2.000 Pasien per Hari, Obat Diberikan, Administrasi Diurus

News

SAPA Desak Kejari Bireuen Periksa Bupati dan DPRK

badge-check


					Ketua Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA), Fauzan Adami Perbesar

Ketua Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA), Fauzan Adami

BIREUEN– Ketua Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA), Fauzan Adami, menyampaikan harapan besar kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bireuen yang baru, Yarnes SH MH, agar membawa semangat baru dalam penegakan hukum, khususnya dalam percepatan penuntasan kasus-kasus korupsi yang selama ini mandek.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah dugaan tindak pidana korupsi dana penyertaan modal pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Juang Bireuen, yang diduga merugikan keuangan negara lebih dari Rp1 miliar. SAPA menilai kasus tersebut belum tuntas dan belum menyentuh seluruh pihak yang terlibat dalam proses kebijakan penyertaan modal.

Fauzan menegaskan, mekanisme penyertaan modal merupakan kebijakan daerah yang melibatkan unsur eksekutif dan legislatif. Karena itu, pemeriksaan harus dilakukan secara menyeluruh terhadap semua pihak yang ikut terlibat.

“Ini persoalan penyertaan modal. Jika dilakukan tanpa qanun, berarti ilegal. Seharusnya bupati dan DPRK turut dimintai pertanggungjawaban sebagai aktor utama dalam kebijakan tersebut,” tegas Fauzan, Kamis (14/11/2025).

SAPA juga menekankan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara adil, transparan, dan tanpa pandang bulu. Siapa pun yang terlibat, baik dari unsur eksekutif maupun legislatif, harus diproses sesuai ketentuan hukum.

Fauzan berharap Kajari Bireuen yang baru dapat memastikan seluruh kasus korupsi ditangani secara profesional dan tidak berhenti di tengah jalan tanpa kejelasan.

“Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang tidak boleh dibiarkan. Siapa pun yang bersalah harus diadili sesuai hukum. Jangan sampai ada pembiaran, karena itu akan merusak sendi-sendi keadilan di daerah,” ujarnya.

 

Facebook Comments Box

Baca Lainnya

Tetapkan Tersangka Fitnah Sekda Nasir, Polisi Identifikasi Pihak Lain yang Terlibat

11 Mei 2026 - 20:02 WIB

Polri Mutasi 108 Pati dan Pamen, Sejumlah Kapolda dan PJU Mabes Berganti

9 Mei 2026 - 14:45 WIB

Banjir Rendam Tiga Kecamatan di Nagan Raya, Akses Meulaboh–Tapak Tuan Terganggu

7 Mei 2026 - 12:46 WIB

Banyak Hoaks Menyerang, Menag: Tak Ada Toleransi untuk Tindak Kekerasan Seksual

6 Mei 2026 - 23:24 WIB

Jangan Bohongi Rakyat, Pemerintah Didesak Transparan soal Harga dan Kondisi BBM

6 Mei 2026 - 13:11 WIB

Trending di News