BANDA ACEH — Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA) secara resmi menyurati Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh untuk meminta data lengkap terkait anggaran dan bantuan yang diperuntukkan bagi warga terdampak banjir di berbagai wilayah Aceh pada Tahun Anggaran 2025.
Kepala Bidang Humas SAPA, Agusliza, menjelaskan bahwa permintaan data tersebut merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial serta bentuk partisipasi masyarakat dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran negara, khususnya dalam penanganan bencana.
“Permintaan data ini kami sampaikan sebagai upaya mendorong keterbukaan informasi publik. Transparansi sangat penting agar tidak menimbulkan asumsi atau spekulasi di tengah masyarakat terkait pengelolaan anggaran dan penyaluran bantuan bagi korban banjir,” ujar Agus. Senin (19/1/2026).
Menurutnya, keterbukaan informasi akan memberikan kejelasan kepada publik mengenai penggunaan anggaran serta penyaluran bantuan kemanusiaan, sehingga masyarakat dapat mengetahui secara pasti bagaimana negara hadir dalam situasi darurat bencana.
“Pada prinsipnya kami percaya pemerintah bekerja untuk masyarakat. Namun kepercayaan publik harus diperkuat dengan data yang terbuka dan bisa diakses, agar semua pihak mendapatkan gambaran yang utuh dan objektif,” tegasnya.
Dalam surat yang dikirimkan kepada Sekda Aceh, SAPA meminta data terkait penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun 2025, anggaran lainnya di luar BTT, serta seluruh bantuan kemanusiaan yang diterima dan disalurkan kepada warga terdampak banjir. Data yang diminta meliputi jumlah anggaran, sumber anggaran, realisasi penggunaan, sisa anggaran, serta rincian penyaluran bantuan hingga ke wilayah penerima.
Agus menambahkan, transparansi anggaran bukan semata persoalan administratif, tetapi juga menyangkut tanggung jawab moral pemerintah kepada masyarakat, terutama dalam kondisi bencana yang berdampak langsung pada kehidupan warga.
“Dengan dibukanya data secara lengkap, publik dapat melihat secara jelas bagaimana penanganan bencana dilakukan. Ini juga menjadi langkah penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat serta mencegah munculnya prasangka yang tidak perlu,” ujarnya.
SAPA menilai keterbukaan informasi publik akan memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan menciptakan hubungan yang sehat antara pemerintah dan masyarakat. Selain itu, kejelasan data juga dinilai penting sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kebijakan penanggulangan bencana ke depan.
SAPA menyatakan akan menunggu respons resmi dari Sekda Aceh atas permintaan tersebut. Jika data telah diterima, SAPA berkomitmen untuk menyampaikannya kembali kepada publik secara objektif sebagai bagian dari upaya edukasi dan pengawasan bersama.
“Tujuan kami sederhana, agar masyarakat mengetahui secara jelas ke mana anggaran dan bantuan itu digunakan. Transparansi adalah kunci agar bantuan benar-benar tepat sasaran dan dirasakan oleh warga yang membutuhkan,” pungkas Agus.
