BANDA ACEH— Ketua Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA), Fauzan Adami, meminta Pemerintah Aceh dan seluruh pemerintah kabupaten/kota menghentikan publikasi dan iklan melalui media cetak yang bersumber dari APBA dan APBK.
Hal itu, menurut dia tidak efektif, tidak dibaca masyarakat, serta berpotensi merugikan keuangan daerah.
Menurut Fauzan, SAPA tidak menolak publikasi pemerintah, namun harus tepat sasaran dan memberi manfaat nyata.
Ia menilai publikasi media cetak saat ini hanya menjadi formalitas pengamprahan anggaran, dengan oplah sangat terbatas dan nyaris tidak ditemukan di ruang publik.
“Namun ironisnya, satu pun koran tersebut tidak kita temukan di warung kopi maupun tempat-tempat umum lainnya,”katanya, Seni 2 Februari 2026.
Fauzan mengungkapkan, di Banda Aceh anggaran publikasi tahun 2025 mencapai sekitar Rp8 miliar, mayoritas berasal dari pokir DPRK, namun koran hasil kerja sama tersebut tidak beredar di warung kopi atau tempat umum.
Kondisi serupa juga terjadi di Aceh Besar dan Pemerintah Aceh dengan anggaran puluhan miliar rupiah.
SAPA mendesak agar mulai tahun anggaran 2026 seluruh publikasi dan iklan pemerintah dialihkan ke media online yang dinilai lebih transparan, terukur, dan memiliki jejak digital.
“Jika APBA dan APBK dijadikan ladang bisnis pihak tertentu, maka rakyat yang dirugikan. Praktik ini harus dihentikan,” tegas Fauzan.
