BIREUEN – Jembatan darurat Krueng Tingkeum di Kecamatan Kutablang, Kabupaten Bireuen, resmi beroperasi setelah diresmikan pada Sabtu (27/12).
Jembatan bailey yang menjadi jalur utama lintasan Banda Aceh-Medan ini siap digunakan masyarakat setelah sebelumnya putus akibat banjir pada akhir November 2025.
Berdasarkan laporan yang diterima dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bireuen, Juru bicara Posko Satgas Penanganan Bencana Aceh Murthalamuddin mengatakan, operasional jembatan darurat itu diberlakukan dengan sistem buka-tutup setiap satu jam guna menjaga kelancaran dan keamanan arus lalu lintas.
“Alhamdulillah, jembatan sudah selesai dan siap digunakan mulai hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja siang dan malam, saling bahu-membahu dalam penanganan jembatan ini,” ujar Murthalamuddin.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bireuen, Fadhli Amir mengklarifikasi informasi yang beredar di media sosial terkait larangan melintas bagi kendaraan minibus dari arah Banda Aceh. Menurut Fadhli, tidak ada larangan bagi kendaraan roda empat untuk melintasi jembatan darurat tersebut.
“Tidak benar kalau disebut minibus dari arah Banda Aceh tidak boleh lewat,” ujarnya.
Fadhli menjelaskan, imbauan yang diberikan oleh pihaknya adalah agar kendaraan roda empat seperti mobil pribadi dan minibus dari arah Banda Aceh menuju Medan menggunakan jalur alternatif Teupin Reudep-Awe Geutah.
Langkah itu, tambah Fadhli, bertujuan untuk mengurangi kemacetan dan kepadatan kendaraan di jembatan darurat Krueng Tingkeum.
“Yang kita imbau adalah kendaraan roda empat dari arah Banda Aceh ke Medan agar melewati jalur Teupin Reudep-Awe Geutah. Ini untuk mengurangi kepadatan di jembatan darurat,” kata Fadhli.
Sebagai informasi, jembatan darurat Krueng Tingkeum dengan kapasitas beban maksimal hingga 30 ton dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Pengerjaan dilakukan oleh PT. Adhi Karya (Persero) dengan dukungan kontraktor lokal PT Krueng Meuh, di mana masa pengerjaan dimulai sejak 9 hingga 27 Desember 2025.
Proyek ini mendapat pendampingan penuh dari Pemerintah Aceh melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), dengan dukungan personel TNI dan Polri di lapangan.[]
