BANDA ACEH – Pemerintah terus mempercepat penanganan dampak hujan ekstrem yang memicu banjir dan longsor di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Hingga Selasa (23/12/2025), jumlah korban meninggal dunia tercatat 1.112 jiwa, bertambah enam orang dibandingkan hari sebelumnya, sementara 176 warga masih dinyatakan hilang dan terus dilakukan pencarian oleh tim SAR gabungan.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Pusdatin BNPB), Abdul Muhari, menyampaikan bahwa operasi pencarian, pertolongan, dan pemenuhan kebutuhan dasar masih menjadi prioritas utama pemerintah di masa tanggap darurat yang mulai bertransisi menuju fase pemulihan awal. “Selain korban jiwa, terdapat 498.447 warga yang masih mengungsi. Pemerintah memastikan kebutuhan pangan, nonpangan, dan layanan dasar tetap terpenuhi, baik di lokasi pengungsian maupun bagi warga yang sementara menumpang di rumah kerabat,” ujar Abdul Muhari dalam pemaparan perkembangan penanganan bencana, Selasa (23/12/2025).
Dari sisi infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum bersama pemerintah daerah dan BNPB mempercepat pemulihan jalan dan jembatan yang terdampak. Sejumlah jembatan strategis di Aceh telah kembali fungsional, antara lain di Meredeu, Teupin Mane, Alue Kulus, Ronga, Welki, Lempahan, dan Menkudu, yang berada di jalur penghubung krusial Bireuen–Bener Meriah. “Target kami, sebagian besar jalan dan jembatan dapat difungsikan sebelum akhir Desember, sehingga mobilitas orang, barang, alat berat, dan logistik dapat kembali lancar,” jelasnya.
Saat ini, wilayah Aceh Tengah dan Bener Meriah masih menghadapi keterbatasan akses. Kendaraan roda dua sudah dapat melintas di beberapa ruas, sementara kendaraan roda empat ditargetkan bisa melalui jalur tersebut secara bertahap sebelum tutup tahun. Jalur alternatif Nagan Raya–Aceh Tengah di lintas barat juga hampir rampung, dengan progres pembangunan jembatan mencapai sekitar 70 persen.
Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah, Kementerian Sosial, TNI, dan Polri terus menambah kapasitas tenda pengungsian, khususnya di Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tamiang, dan Aceh Tengah. Di lokasi pengungsian terpadu, pemerintah menyediakan layanan kesehatan, dukungan psikososial, serta dapur umum.
Hunian sementara ditargetkan selesai sebelum pertengahan Februari atau menjelang awal Ramadan. Sejumlah daerah telah memasuki tahap awal konstruksi. Di Sumatra Barat, pembangunan fisik hunian sementara sudah berjalan, sementara Aceh dan Sumatra Utara mempercepat penetapan lahan dan calon penerima manfaat agar status lahan benar-benar bersih dan jelas.
Distribusi logistik terus dilakukan setiap hari melalui jalur udara dan darat. Dari Pangkalan Halim Perdanakusuma, pasokan logistik yang masuk mencapai lebih dari 1.266 ton, dengan sisa stok sekitar 100 ton yang siap disalurkan. Untuk wilayah yang akses daratnya telah pulih, seperti Sumatra Barat, distribusi dioptimalkan melalui jalur darat.
Pemerintah juga memastikan ketersediaan air bersih melalui pembangunan sumur bor dan pengiriman truk tangki, terutama di wilayah Aceh Tamiang yang jaringan air bersihnya masih terganggu.
Untuk mengurangi risiko bencana lanjutan, BNPB bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terus menggelar operasi modifikasi cuaca. Operasi ini melibatkan armada terbesar yang pernah dikerahkan dalam satu kawasan, dengan total sembilan pesawat di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. “Operasi ini akan terus dilakukan hingga fase transisi darurat berakhir dan pemulihan infrastruktur utama selesai, agar upaya perbaikan tidak terganggu oleh potensi cuaca ekstrem,” kata Abdul Muhari.
Pemerintah mengapresiasi dukungan masyarakat dan relawan yang terus bergotong royong membantu korban terdampak. Dengan percepatan pemulihan akses, hunian, dan layanan dasar, pemerintah optimistis aktivitas masyarakat dapat berangsur pulih dan proses pemulihan pascabencana berjalan lebih cepat serta berkelanjutan.
