JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI, M. Nasir Djamil, menekankan pentingnya integritas sumber daya manusia dan desain kelembagaan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Menurutnya, keberhasilan regulasi tersebut tidak hanya bergantung pada ketentuan hukum, tetapi juga integritas pihak yang diberi kewenangan mengelola dan mengawasi aset hasil tindak pidana.
Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai, penentuan lembaga pengelola aset harus mempertimbangkan kapasitas, independensi, dan integritas penyelenggaranya. Ia mengingatkan, kewenangan besar dalam pengelolaan aset harus dijalankan oleh orang-orang yang benar-benar dapat dipercaya.
“Yang paling penting juga di antara banyak isu yang disampaikan oleh narasumber itu adalah soal kemampuan penyelenggara undang-undang ini nanti ke depan. Bagaimana orang-orang yang diserahkan amanah untuk mengurus ini adalah orang-orang yang memiliki integritas yang tinggi,” ujar Nasir saat diwawancarai Parlementaria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Nasir menjelaskan, salah satu hal yang perlu diputuskan dalam pembahasan RUU tersebut adalah apakah pengelolaan aset tetap berada di bawah Kejaksaan Agung atau diserahkan kepada badan independen yang dibentuk secara khusus. Menurutnya, pilihan kelembagaan itu perlu dikaji dengan mempertimbangkan praktik terbaik di sejumlah negara. Selain itu, ia menegaskan perlunya mekanisme pengawasan yang kuat untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan (abuse of power).
“Jangan sampai terjadi abuse dalam pelaksanaannya. Dan kita juga selama ini sering disuguhi dengan oknum-oknum aparat penegak hukum yang justru mereka melampaui kewenangan, menyalahi kewenangan, bahkan ikut dalam kejahatan itu sendiri,” tegasnya.
Karena itu, Nasir berpandangan, lembaga pengelola maupun pengawas aset harus dirancang secara cermat sejak tahap pembahasan RUU. Ia menegaskan, regulasi tersebut harus mampu menghadirkan keadilan, baik secara distributif maupun substantif. Dengan demikian, kewenangan perampasan aset benar-benar digunakan untuk kepentingan penegakan hukum dan tidak justru menjadi celah munculnya penyalahgunaan kekuasaan.
