BANDA ACEH – Bencana hidrometeorologi berupa banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh menyebabkan beberapa desa dan dusun dinyatakan hilang. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh dan DPMK Kabupaten, permukiman tersebut lenyap akibat terseret arus banjir dan longsor, sehingga tidak lagi dapat dihuni.
Hal tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh, Murthalamuddin, pada Selasa, 06 Januari 2026.
“Dari data yang kami dapatkan mencatat, desa dan dusun yang terdampak tersebar di tujuh kabupaten, yakni Aceh Tamiang, Aceh Utara, Nagan Raya, Aceh Tengah, Gayo Lues, Aceh Tenggara, dan Pidie Jaya,”ujar Murtala.
Di Kabupaten Aceh Tamiang, Kecamatan Sekerak, beberapa desa seperti Lubuk Sidup, Sekumur, Tanjung Gelumpang, Sulum, dan Baling Karang dilaporkan sudah tidak ada karena terseret arus banjir dan longsor. Seluruh penduduk terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman atau ke rumah kerabat.
Sementara itu di Aceh Utara, Kecamatan Sawang dan Langkahan, satu dusun di Desa Guci serta wilayah Riseh Teungoh, Riseh Baroh, dan Dudun Rayeuk Pungkie juga dinyatakan hilang. Kondisi serupa terjadi di Kabupaten Nagan Raya, Kecamatan Kuta Teungoh dan Babah Suak, di mana Desa Beutong Ateuh Banggalang mengalami kerusakan parah hingga sebagian besar permukiman tidak lagi tersisa.
Di wilayah Aceh Tengah, Kecamatan Ketol dan Bintang, Desa Bintang Pupara dan Kalasegi dilaporkan hanya menyisakan beberapa rumah dengan kondisi rusak berat. Penduduknya saat ini masih mengungsi.
Kabupaten Gayo Lues menjadi salah satu wilayah dengan jumlah terdampak cukup banyak. Sejumlah desa dan dusun di Kecamatan Pantan Cuaca, Blangkejeren, Tripe Jaya, dan Putri Betung dilaporkan hilang akibat banjir dan longsor.
Hal serupa juga terjadi di Aceh Tenggara, khususnya di Kecamatan Ketambe, di mana satu dusun dinyatakan hilang. Sementara di Pidie Jaya, Kecamatan Meureudu, satu dusun di Desa Blang Awe juga mengalami kondisi yang sama.
Murtala mengatakan, akibat bencana ini, pemerintahan desa di wilayah terdampak tidak dapat menjalankan aktivitas pemerintahan secara normal karena seluruh perangkat desa ikut mengungsi bersama masyarakat.
Plt. Kadis Pendidikan Aceh ini menyampaikan bahwa pemerintah Aceh bersama pemerintah kabupaten terus melakukan pendataan lanjutan serta menyiapkan langkah penanganan, termasuk relokasi warga dan rencana pembangunan hunian sementara (huntara) maupun hunian tetap (huntap) bagi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal.[]
