PT PLN (Persero) mematok sejumlah negara sebagai acuan (benchmark) dalam mempercepat pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) skala besar di dalam negeri, seperti Uni Emirat Arab, Amerika Serikat (AS), dan Arab Saudi.
Langkah ini diambil untuk mengadopsi strategi pengelolaan lahan dan teknologi guna mencapai target kedaulatan energi nasional.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan bahwa negara-negara tersebut telah berhasil mengoptimalkan bentang alam seperti gurun pasir untuk menghasilkan energi murah.
Ia menegaskan bahwa PLN kini berupaya mereplikasi efisiensi tersebut di Indonesia melalui dukungan penugasan lahan dari pemerintah agar biaya pokok produksi listrik menjadi lebih kompetitif.
“Dan ini tentu saja kami melakukan benchmarking terutama di Uni Emirat Arab, kemudian ada di United States terutama di California, di Saudi Arabia, mereka punya akses terhadap gurun pasir yang sangat besar sekali, sehingga masalah lahan ini tidak menjadi tantangan di dalam kondisi mereka,” katanya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI, Kamis (2/7/2026).
Hal itu juga selaras dengan target pembangunan 100 Giga Watt (GW) PLTS sebagaimana arahan Presiden RI Prabowo Subianto.
Namun, karena Indonesia memiliki karakteristik geografis yang berbeda, PLN menyiasati tantangan lahan dengan memanfaatkan permukaan waduk serta area di sepanjang koridor jalan tol milik negara.
“Pemerintah sudah melakukan penugasan agar program PLTS 100 Giga Watt ini sebagai penguatan sistem kelistrikan seantero Indonesia ini yang bisa mengubah tadinya energi impor menjadi domestik, energi fosil menjadi renewable energy, energi yang mahal menjadi lebih murah,” tambahnya.
Untuk meniru kesuksesan negara maju dalam menyediakan energi murah, PLN bekerja sama dengan Kementerian ATR/BPN untuk mengamankan lahan seluas 28.000 hektare.
Selain itu, pemanfaatan permukaan waduk seluas 10.000 hektare diproyeksikan mampu menyumbang kapasitas hingga 10,3 Giga Watt peak (GWp) tanpa harus bersaing dengan kebutuhan lahan untuk pemukiman atau industri.
“Tentu saja karena ini lahannya sangat murah sekali disediakan oleh negara kerja sama antar badan usaha milik negara ada yang dari ATR BPN dan selama ini tantangan utama dari program PLTS menggunakan baterai energy storage system ini adalah lahan,” tuturnya.
Untuk tahap pertama dari mega proyek PLTS 100 GW, PLN menargetkan kapasitas sebesar 27,4 GWp yang dikombinasikan dengan penyimpanan baterai sebesar 82,5 GWh. Penambahan kapasitas tersebut direncanakan terealisasi secara bertahap, yakni sebesar 4,6 GW pada 2027, 4,4 GW pada 2028, dan ditargetkan mencapai akumulasi tambahan 19,1 GW hingga tahun 2030.
Pada 2028, perusahaan berencana membangun proyek BESS + PLTS terapung memanfaatkan waduk negara hingga 3,1 GW.
Dalam paparan PLN, tahun 2027 mendatang perusahaan akan melakukan pemanfaatan BESS dari kelebihan energi pada sistem sebesar 1,3 GW. Adapun program BESS + PLTS RUPTL di sistem jawa sebesar 2,8 GW. Ada pula BESS + PLTS Eliminasi BBM di sistem Bali sebesar 0,3 GW. Ditambah, proyek BESS + PLTS Eliminasi BBM di sistem Madura sebesar 0,2 GW.
Selain itu, pada program Fat Burning yang dicanangkan di Bali juga menargetkan pengurangan ketergantungan bahan bakar minyak (BBM) sebagai bahan bakar pembangkit hingga 586 ribu kilo liter (kl). Hal itu bisa dicapai melalui pemasangan 3.000 MWh BESS dan 1.400 MWp PLTS. program itu membutuhkan lahan hingga 1.40 hektar. []
