BANDA ACEH – Pemerintah Aceh menyatakan fokus penuh pada upaya pemulihan ekonomi masyarakat menyusul bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor, yang melanda sejumlah wilayah di Aceh akhir November 2025 lalu.
Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, menjelaskan bahwa langkah percepatan pemulihan ini memerlukan kolaborasi lintas sektor. Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan (stakeholder), termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan instansi terkait, untuk bersinergi memperbaiki struktur ekonomi yang terdampak.
”Pemerintah Aceh mengajak seluruh stakeholder di bidang BUMD dan instansi terkait untuk fokus pada pemulihan ekonomi pascabencana secara terintegrasi,” ujar M. Nasir dalam rapat bersama pimpinan BUMD dan instansi terkait di Posko Tanggap Darurat Bencana Pemerintah Aceh, Senin, 12 Januari 2026.
Sekda Aceh, M. Nasir memaparkan, berdasarkan data yang dihimpun, bencana telah menyebabkan kerusakan masif pada lahan produktif. Tercatat sedikitnya 56.652 hektare sawah dan 100.376 hektare lahan perkebunan mengalami kerusakan akibat terendam banjir dan tertimbun longsor.
Kondisi serupa terjadi di sektor perikanan. Banyak tambak ikan milik warga yang rusak, serta tingginya angka kematian ternak ikan akibat terjangan banjir maupun matinya aliran listrik yang mengganggu operasional tambak.
Sekda M. Nasir menyoroti kondisi ekonomi di beberapa daerah yang sempat lumpuh total. Wilayah Aceh Tamiang dan Pidie Jaya menjadi perhatian khusus karena sektor perekonomiannya sempat terhenti akibat bencana.
Sementara itu, untuk wilayah dataran tinggi, Pemerintah Aceh memprioritaskan perbaikan infrastruktur ekonomi di sektor pasar. Perbaikan ekonomi pada sektor pasar menjadi prioritas di wilayah Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Lues agar jalur perdagangan masyarakat kembali normal.
“Melalui langkah-langkah strategis ini, Pemerintah Aceh berharap roda perekonomian masyarakat, khususnya di sektor perdagangan dan perkebunan, dapat segera bangkit guna menjaga stabilitas ekonomi daerah,” pungkasnya. []
