JAKARTA – Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas) bakal memperkuat peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan koperasi dalam pengelolaan sumber daya migas, khususnya di sektor hulu.
Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, mengatakan penguatan partisipasi BUMD dan koperasi menjadi salah satu substansi yang akan diakomodasi dalam penyempurnaan RUU Migas.
“Yang penting kita akomodir bahwa kita akan beri ruang, baik itu BUMD maupun koperasi, dalam bagaimana partisipasinya dalam pengelolaan sumber daya alam, terutama di sektor minyak dan gas,” kata Bambang usai rapat pleno pengambilan keputusan terkait RUU Migas di Baleg DPR RI, Senayan, Jakarta, Sabtu (15/8/2026).
Ia menyebut sejumlah catatan Tim Ahli (TA) Baleg, termasuk usulan peningkatan persentase participating interest (PI) bagi BUMD serta penguatan kewenangan DPR dalam persetujuan kontrak kerja sama, masih akan dibahas lebih lanjut bersama pemerintah.
Menurutnya, aturan teknis pelaksanaan nantinya dapat diperjelas melalui Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), maupun Peraturan Menteri (Permen).
“Draft ini tentu akan seperti itulah, kurang lebih seperti itu. Nah, nanti terkait dengan landasan operasional, itu biasanya akan dipertajam melalui PP, atau mungkin nanti Perpres, atau mungkin nanti Permen,” ujarnya.
Bambang menegaskan penyempurnaan RUU Migas merupakan bagian dari upaya menata kembali tata kelola industri migas nasional, baik sektor hulu maupun hilir, agar pengelolaan sumber daya alam memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.
“Kita sempurnakan yang masih belum maksimal untuk bagaimana sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Indonesia,” kata politisi Fraksi Golkar tersebut.
Dalam paparan Komisi XII DPR RI selaku pengusul, salah satu pokok pengaturan RUU Migas adalah penambahan ketentuan mengenai participating interest bagi BUMD dalam pengusahaan wilayah kerja migas.
Sementara itu, laporan Panja Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi RUU Migas yang dibacakan Ketua Panja sekaligus Wakil Ketua Baleg DPR RI, Mayjen TNI (Purn.) Sturman Panjaitan, menyebut seluruh catatan aspek substansi, termasuk penguatan partisipasi BUMD dan kewenangan DPR, diserahkan kepada pengusul untuk ditindaklanjuti dalam pembahasan bersama pemerintah.
Dengan demikian, penguatan peran BUMD dan koperasi menjadi salah satu isu penting dalam pembahasan lanjutan RUU Migas, terutama terkait peluang daerah dan koperasi untuk ikut memperoleh manfaat dari pengelolaan sumber daya migas nasional.
