Jakarta – Peristiwa tewasnya seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan (21), yang dilindas kendaraan taktis Brimob saat demonstrasi di sekitar Gedung DPR/MPR RI, Kamis (28/8) malam, memicu gelombang duka sekaligus amarah publik. Aksi protes yang melatarbelakangi tragedi itu sendiri dipicu oleh aksi elite politik seperti joget-joget di DPR dan Istana yang tak peka dengan realitas pahit rakyat yang kehilangan pekerjaan dan terbebani pajak berlipat ganda.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri telah menyampaikan permintaan maaf serta berjanji mengusut kasus ini hingga tuntas. Tujuh anggota Brimob yang berada di dalam rantis diperiksa Divisi Propam, sementara Kompolnas dilibatkan sebagai pengawas eksternal.
Ketua Institut Harkat Negeri, Sudirman Said, menilai insiden ini tidak bisa sekadar dipandang sebagai pelanggaran protap. Menurutnya, tragedi yang merenggut nyawa seorang pekerja muda itu mencerminkan cara pandang kekuasaan yang telah jauh menyimpang dari makna asalnya.
“Korban telah jatuh (lagi). Pengemudi ojol, pembayar pajak, tewas dilindas oleh kendaraan rantis satuan Brimob Polri. Di batin rakyat masih tersimpan tragedi Kanjuruhan yang memilukan,” ujar Sudirman. Ia mengingatkan bahwa seluruh perangkat apparat baik kendaraan, gaji personel, pangkat, kantor, hingga senjata dan gas air mata, semuanya dibiayai oleh uang rakyat.
Sudirman juga menyinggung bahwa statemen para petinggi negara sejauh ini masih berkutat pada pelanggaran prosedural. Baginya, ini adalah cermin kegagalan dalam memaknai fungsi kekuasaan. “Yang diperlukan adalah koreksi total, untuk meluruskan makna kekuasaan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Mantan Menteri ESDM ini menyatakan kekuasaan seharusnya dipahami sebagai titipan rakyat untuk melayani dan melindungi, bukan sarana untuk membagi-bagi keuntungan, melayani diri sendiri, apalagi mencuri. Ia menyoroti sikap sebagian elite yang justru memamerkan kekuasaan dengan “berjoget-joget” seraya mengabaikan luka batin rakyat.
“Kekuasaan bukan untuk diagungkan, dibanggakan, atau dijaga sampai menindas dan membunuh rakyat, para pembayar seluruh ongkos bernegara,” ucap Sudirman.
Ia menutup pernyataannya dengan seruan tajam untuk mengoreksi total cara elite memandang kekuasaan.
“Sesungguhnya mulai dari Presiden, para Menteri, para anggota DPR sampai kepala daerah, tidak lebih adalah para pelayan rakyat. Apa buktinya? Mereka dibiayai pajak rakyat. Tapi banyak yang mengingkarinya. Karena itu harus ada koreksi total dalam cara memandang dan mengelola kekuasaan,” pungkas Sudirman.
