JAKARTA – Pemerintah Indonesia memilih pendekatan diplomasi untuk merespons kebijakan tarif impor baru yang diterapkan Amerika Serikat terhadap produk-produk Indonesia.
Langkah itu dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) darurat yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Senin (7/4/2025).
Menko Airlangga menegaskan pemerintah akan mengedepankan dialog konstruktif dalam menghadapi kebijakan Presiden AS Donald Trump tersebut. “Kami tidak akan bereaksi emosional. Diplomasi dan dialog adalah jalan terbaik untuk melindungi kepentingan nasional,” ujarnya.
Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkapkan, kebijakan tarif baru AS berpotensi memengaruhi 15 persen produk ekspor Indonesia, termasuk tekstil, elektronik, dan minyak sawit. Kementerian Perindustrian memperkirakan potensi kerugian mencapai Rp12 triliun jika tidak ada penyelesaian.
Rakor yang dihadiri sejumlah pejabat tinggi itu menghasilkan beberapa langkah strategis yakni penyusunan dokumen keberatan ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), intensifikasi diplomasi melalui ASEAN-US Summit mendatang serta identifikasi produk rentan dan penyiapan opsi diversifikasi pasar.
Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas menambahkan, pemerintah akan memperkuat jalur diplomasi bilateral untuk mencari solusi terbaik.
Kamar Dagang dan Industri (KADIN) mendorong percepatan perjanjian dagang bilateral untuk mengurangi ketergantungan pada pasar AS. Sementara itu, asosiasi tekstil melaporkan kekhawatiran akan pembatalan kontrak oleh pembeli AS akibat kenaikan harga.
Pemerintah berencana membentuk satgas khusus untuk memantau perkembangan kebijakan AS dan akan menggelar forum darurat dengan pelaku usaha pekan depan.
Sebagai langkah jangka pendek, Kementerian Keuangan menyiapkan insentif pajak untuk eksportir. Sementara untuk jangka panjang, pemerintah akan memperluas pasar ekspor ke Afrika dan Timur Tengah.
Pertemuan lanjutan dengan Duta Besar AS di Jakarta telah dijadwalkan untuk membuka ruang negosiasi lebih lanjut.
