Menu

Mode Gelap
DWP UIN Ar-Raniry Salurkan Rp50 Juta untuk Korban Bencana di Sawang Aceh Utara Menkomdigi Ajak Pers Jaga Kualitas Kemkomdigi Buka Akses 8.000 Akun Canva Pro untuk UMKM dan Talenta Kreatif ‎Jelang Ramadhan, Sekda Aceh Koordinasi Percepatan Pembangunan Huntara 6 Proyek Rp 110 Triliun Danantara Mulai Dibangun, Ini Daftarnya Kejati Aceh Amankan Buronan Kasus Pemerkosaan Anak

Politik

Wali Nanggroe dan Mendagri Bahas Penguatan Lembaga Kekhususan Aceh

badge-check


					Wali Nanggroe dan Mendagri Bahas Penguatan Lembaga Kekhususan Aceh Perbesar

Jakarta — Wali Nanggroe Aceh Paduka Yang Mulia Tgk. Malik Mahmud Al-Haythar, melakukan pertemuan khusus dengan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Prof. H. M. Tito Karnavian, Ph.D., di kediaman dinas Mendagri, Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan, Rabu malam 15 Oktober 2025.

Pertemuan yang berlangsung sejak pukul 20.00 hingga 21.30 WIB itu berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kehormatan.

Kabag Kerjasama dan Humas Wali Nanggroe Zulfikar Idris menyebutkan, dalam kesempatan tersebut, kedua tokoh membahas secara mendalam mengenai penguatan serta independensi Lembaga Wali Nanggroe Aceh, yang merupakan lembaga adat dan kepemimpinan kultural sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

Wali Nanggroe menekankan bahwa penguatan kelembagaan sangat penting untuk memastikan Lembaga Wali Nanggroe dapat menjalankan mandat konstitusionalnya secara berkelanjutan.

“Kami berdiskusi mengenai pentingnya penguatan sistem kelembagaan dan aspek keuangan, agar Lembaga Wali Nanggroe dapat berfungsi secara mandiri dan berdaya guna dalam menjaga marwah kekhususan Aceh,” sebut Wali Nanggroe.

Selain itu, Wali Nanggroe juga menyampaikan pentingnya penguatan peran Mahkamah Syariah Aceh sebagaimana diamanatkan dalam UUPA, sebagai bagian integral dari sistem keadilan yang berlandaskan nilai-nilai Islam dan kearifan lokal masyarakat Aceh.

Dalam pertemuan tersebut, Mendagri Tito Karnavian menyambut baik komitmen Lembaga Wali Nanggroe dalam memperkuat tata kelola kelembagaan Aceh yang berlandaskan prinsip kekhususan. “Pemerintah pusat mendukung setiap upaya yang bertujuan memperkuat implementasi UUPA secara konsisten dan berkeadilan,” ujar Tito.

Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat penting Kementerian Dalam Negeri, di antaranya Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Dr. Safrizal ZA, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si, serta Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Benni Irwan.

Sementara dari pihak Lembaga Wali Nanggroe turut mendampingi Wali Nanggroe yakni Ketua Mahkamah Syariah Aceh, Dr. Drs. H. Zulkifli Yus, M.H, Staf Khusus M. Raviq, dan Kepala Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Abdullah Hasballah.[]

Facebook Comments Box

Baca Lainnya

PKB Dukung Prabowo Dua Periode tanpa Gibran

6 Februari 2026 - 15:46 WIB

Jelang Musda Demokrat Aceh, Kader Ingin Ketua DPD dari Internal

5 Februari 2026 - 16:40 WIB

Demokrat Aceh Optimistis Ketua DPD dari Internal

4 Februari 2026 - 21:55 WIB

Penuhi Kebutuhan Air Bersih, PSI Bangun 11 Sumur Bor di Daerah Bencana Aceh

4 Februari 2026 - 14:21 WIB

Regenerasi Jadi Taruhan Terakhir Demokrat Aceh

2 Februari 2026 - 15:12 WIB

Trending di Politik