Menu ✖

Mode Gelap
UIN Ar-Raniry-LIPIA Siapkan Kelas Bahasa Arab Gratis bagi Mahasiswa Tenaga Ahli Menag Dorong Mahasiswa MHU UIN Ar-Raniry Garap Peluang Bisnis Haji dan Umrah Mualem Upayakan Listrik Gratis di Huntara Korban Banjir Aceh Pj Sekda Aceh Minta Percepatan Rehabilitasi Terminal Aceh Tamiang, Fasilitas Pelayanan Ditingkatkan Gubernur Aceh Mualem Tinjau Pemulihan Pascabencana di Aceh Tamiang, Salurkan Bantuan Pertanian hingga Pendidikan Polri Gencarkan Operasi Narkoba, Kapolri: Negara Tak Boleh Kalah dari Bandar

News

Komisi V DPR Pertanyakan Audit Geoteknik 27 Titik Longsor Trans Jayapura-Wamena

badge-check


					Anggota Komisi V DPR RI, Erna Sari Dewi dalam rapat kunjungan kerja reses ke Wamena, Papua Pegunungan, Senin, (12/10/2026). Foto: Estu/mrs Perbesar

Anggota Komisi V DPR RI, Erna Sari Dewi dalam rapat kunjungan kerja reses ke Wamena, Papua Pegunungan, Senin, (12/10/2026). Foto: Estu/mrs

WAMENA – Anggota Komisi V DPR RI Erna Sari Dewi mempertanyakan tindak lanjut pemerintah terhadap 27 titik longsor di jalur Trans Jayapura-Wamena yang dilaporkan terjadi pada Februari 2026. Persoalan tersebut menjadi perhatian dalam kunjungan kerja reses Komisi V DPR RI ke Wamena, Papua Pegunungan, Senin (12/10/2026).

Erna meminta pemerintah menjelaskan apakah audit geoteknik telah dilakukan terhadap titik-titik longsor tersebut, termasuk pemeriksaan ketahanan lereng dan pembagian tanggung jawab dalam kontrak Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

“Yang ingin saya tanyakan, apakah sudah dilakukan audit geoteknik terhadap 27 titik longsor tersebut? Kedua, dalam kontrak KPBU (Kerjasama Pemerintah Badan Usaha, red), siapa yang bertanggung jawab apabila terjadi kondisi seperti ini? Kemudian, apakah dalam kontrak tersebut terdapat klausul atau item yang mengatur terkait ketahanan lereng?” ujar Erna.

Politisi Fraksi Partai NasDem itu menilai audit geoteknik penting untuk memastikan keamanan lereng di jalur Trans Jayapura-Wamena yang melintasi kawasan pegunungan. Menurut dia, kondisi geografis Papua Pegunungan perlu menjadi pertimbangan dalam pembangunan infrastruktur agar tidak menghambat pemerataan pembangunan.

“Kita ingin mengetahui hal ini lebih detail karena Papua Pegunungan dikelilingi oleh pegunungan. Jangan sampai kondisi geografis tersebut bukan menjadi penghalang, tetapi justru menjadi titik-titik ketidakadilan dalam pembangunan di sini. Kita tentu menginginkan pembangunan yang sama dan berkeadilan,” tegasnya.

Selain longsor, curah hujan tinggi dan banjir juga menjadi ancaman bagi infrastruktur di Papua Pegunungan. Dalam pertemuan tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum memaparkan detail desain, dokumen lingkungan, serta studi LARAP untuk rencana pembangunan pengendali banjir Sungai Uwe di Distrik Wouma. Penanganan banjir dan longsor dinilai perlu dilakukan secara terpadu untuk mengurangi risiko kerusakan infrastruktur.

Pemerintah sebelumnya telah melakukan penanganan terhadap titik-titik longsor di jalur Trans Jayapura-Wamena untuk memulihkan akses transportasi. Erna berharap aspek keselamatan dan ketahanan infrastruktur menjadi prioritas dalam pembangunan konektivitas di wilayah tersebut, dengan mempertimbangkan kondisi medan, sistem drainase, curah hujan, dan risiko bencana agar akses masyarakat dapat terjaga secara aman dan berkelanjutan.

 

Facebook Comments Box

Baca Lainnya

UIN Ar-Raniry-LIPIA Siapkan Kelas Bahasa Arab Gratis bagi Mahasiswa

14 Oktober 2026 - 08:28 WIB

Tenaga Ahli Menag Dorong Mahasiswa MHU UIN Ar-Raniry Garap Peluang Bisnis Haji dan Umrah

14 Oktober 2026 - 08:25 WIB

Riyono Minta Pemadaman Karhutla di Kalimantan Dipercepat

13 Oktober 2026 - 12:11 WIB

Milad ke-65, USK Perkuat Reputasi Global dan Kontribusi bagi Masyarakat

13 Oktober 2026 - 11:30 WIB

DPR Minta Skema Gaji PPPK dari APBN Diperjelas

12 Oktober 2026 - 20:05 WIB

Trending di News