Menu

Mode Gelap
Kenji Nishioka Dipanggil Timnas Filipina, Kalteng FC Bawa Nama ke Panggung ASEAN Rekaman CCTV Diduga Bocor, Bank Aceh Diadukan ke OJK dan BI Garuda dan SMSI Aceh Besar Membahas Masa Depan Konektivitas Aceh Pascasarjana UIN Ar-Raniry Yudisium 152 Alumni Baru DPR Soroti 10 Ribu Desa Belum Terlayani Internet, Minta Pemerataan 3T Dipercepat Komisi VII Dorong Petani dan Industri Terhubung Langsung ke Pasar

Pemerintahan

Marlina Usman Pimpin Rapat Bantuan Rumah Layak Huni

badge-check


					Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Aceh, Marlina Muzakir , memimpin rapat pembahasan bantuan rumah layak huni di Meuligoe Gubernur Aceh, Rabu (11/6/2025).

Pertemuan ini dihadiri oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh, T Aznal Zahri, Ketua Badan Baitul Mal Aceh, Mohammad Haikal, dan Kepala Bidang Logistik Bank Aceh, Aksa Daria Sagan. Perbesar

Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Aceh, Marlina Muzakir , memimpin rapat pembahasan bantuan rumah layak huni di Meuligoe Gubernur Aceh, Rabu (11/6/2025). Pertemuan ini dihadiri oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh, T Aznal Zahri, Ketua Badan Baitul Mal Aceh, Mohammad Haikal, dan Kepala Bidang Logistik Bank Aceh, Aksa Daria Sagan.

BANDA ACEH – Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Aceh, Marlina Usman, prihatin masih ada masyarakat Aceh yang belum memiliki tempat tinggal yang layak. Ia menilai sangat penting solidaritas semua pihak dalam mengatasi persoalan tersebut.

Marlina mengatakan hal ini ketika memimpin rapat pembahasan program bantuan rumah layak huni di Meuligoe Gubernur Aceh, Rabu (11/6/2025).

Rapat tersebut membahas rencana pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu di Aceh. Pertemuan dihadiri Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh, Badan Baitul Mal Aceh, dan Bank Aceh.

Baru-baru ini, perempuan yang akrab disapa Kak Ana tersebut telah melihat langsung sejumlah rumah yang tidak layak huni di beberapa kabupaten, seperti Aceh Utara, Aceh Timur, dan Pidie.

Kak Ana lantas menemukan warga yang tinggal di rumah reyot, bahkan berlantai tanah. Di salah satu rumah di Tanah Pasir, Aceh Utara, misalnya, Kak Ana meneteskan air mata. Ia sedih menyaksikan nasib sang pemilik rumah.

“Setelah melihat rumah-rumah tidak layak huni itu secara langsung, malamnya saya jadi tidak tertidur nyenyak. Ka teupike ke rumoh ureung nyan (Terpikir ke rumah tersebut),” kata Marlina dalam rapat tersebut.

Menurutnya, meski pembangunan rumah layak huni tidak bisa dilakukan sekaligus, namun dengan kerja sama dan bantuan dari berbagai pihak, masalah ini dapat diatasi perlahan. “Kalau kita saling bantu, sedikit demi sedikit kan nanti tidak ada lagi rumah tidak layak huni di Aceh,” katanya.

Kepala Dinas Perkim Aceh, T Aznal Zahri, dalam kesempatan itu menjelaskan akan membantu pembangunan rumah layak huni yang telah ditinjau secara langsung oleh Kak Ana. Namun, prosesnya tetap melalui tahapan yang telah ditentukan, seperti persyaratan yang harus dipenuhi calon penerima bantuan.

“Salah satunya status tanah harus milik penerima bantuan. Karena kita tidak punya anggaran untuk pengadaan tanah,” kata Aznal.

Ketua Badan Baitul Mal Aceh, Mohammad Haikal, menyambut baik inisiatif untuk bekerja sama dalam bantuan rumah layak huni. Adapun Baitul Mal mengusulkan ke depan agar dapat berperan memberikan bantuan berbentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan.

“Setelah rumah dibangun, harapannya akan ada program pemberdayaan ekonomi keluarga. Ini belum tersedia sekarang, tapi akan dirancang ke depannya,” ujarnya.

Kepala Bidang Logistik Bank Aceh, Aksa Daria Sagan, menyampaikan dukungan Bank Aceh terhadap program ini melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR).[]

Facebook Comments Box

Baca Lainnya

Komisi VII Dorong Petani dan Industri Terhubung Langsung ke Pasar

19 September 2026 - 22:52 WIB

Data Desil Jadi Sumber Salah Paham, BPS Diminta Bergerak Cepat

18 September 2026 - 13:36 WIB

Rekonstruksi Pascabencana Berlanjut, Pemerintah Pulihkan 3 Jembatan di Lintas Timur Aceh

16 September 2026 - 14:06 WIB

Dek Fadh Sampaikan Sejumlah Persoalan Pertanahan Aceh dalam Raker dan RDP Komisi II DPR RI

16 September 2026 - 13:53 WIB

Anggaran Rehab-Rekon Aceh Rp. 25,65 Triliun, 92 Persen Dikelola Pemerintah Pusat

8 September 2026 - 16:09 WIB

Trending di Pemerintahan