Menu

Mode Gelap
DPR Soroti 10 Ribu Desa Belum Terlayani Internet, Minta Pemerataan 3T Dipercepat Komisi VII Dorong Petani dan Industri Terhubung Langsung ke Pasar Jean Mangabeira Siap Bawa Dewa United Amankan Tiga Poin dari PSS Lini Pertahanan Jadi Sorotan PSS Jelang Hadapi Dewa United Dewa United Bidik Tiga Poin, Osmar Loss Waspadai PSS Sleman PSIS Matangkan Transisi, WCP Pelajari Celah Semen Padang

Pemerintahan

Presiden Tegas di WEF: 5 Juta Hektare Lahan Ilegal Disita, 1.000 Tambang Ditutup

badge-check


					Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato saat World Economic Forum (WEF) 2026 di Congress Hall, Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026). Presiden Prabowo dalam pidatonya membahas Danantara dan peran dalam ekonomi Indonesia. ANTARA FOTO Perbesar

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato saat World Economic Forum (WEF) 2026 di Congress Hall, Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026). Presiden Prabowo dalam pidatonya membahas Danantara dan peran dalam ekonomi Indonesia. ANTARA FOTO

BANDA ACEH – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan komitmen pemerintahannya untuk menghadapi korupsi dan pelanggaran hukum secara tegas dan terbuka.

Pernyataan itu disampaikannya Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam pidato pada World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026).

“Seperti menghadapi penyakit, kita harus berani mengakui dan melawan korupsi. Tidak banyak yang percaya kami bisa. Tapi kami tidak punya pilihan. Saya telah disumpah untuk menegakkan konstitusi dan supremasi hukum,” kata Presiden.

Dalam minggu-minggu awal pemerintahannya, Presiden mengungkapkan bahwa pemerintah menemukan penyimpangan besar dalam tata kelola bahan bakar minyak dan minyak mentah. Pemerintah juga berhasil menyita 4 juta hektare perkebunan dan tambang ilegal. Penindakan ini dilanjutkan dengan pencabutan izin atas 1,01 juta hektare lahan tambahan yang dikuasai oleh 28 perusahaan yang terbukti melanggar hukum, termasuk membangun di kawasan hutan lindung.

“Saya menyebut ini bukan ‘usaha bebas’, melainkan greedomics ekonomi keserakahan. Kita menghadapi praktik ekonomi yang rakus dan merusak,” tegas Prabowo.

Presiden mengaku tidak gentar menghadapi elite yang mencoba melemahkan negara. “Saya menerima laporan bahwa mereka merasa bisa membeli semua pejabat. Saya tantang mereka mencoba membeli pejabat di pemerintahan saya. Mereka akan mendapatkan kejutan besar,” ujarnya.

Hingga saat ini, pemerintah telah menutup 1.000 tambang ilegal, dan diperkirakan masih ada lebih dari 1.000 lokasi serupa. Bahkan, staf Presiden memperkirakan ada sekitar 666 korporasi yang melanggar hukum di berbagai sektor.

“Tidak boleh ada kompromi. Tidak boleh ada langkah mundur. Rakyat saya menuntut ini. Dan saya akan menepati sumpah saya: membela konstitusi dan menegakkan hukum,” ucap Prabowo dengan tegas.

Di sisi lain, Presiden menyampaikan bahwa kemiskinan ekstrem di Indonesia telah turun ke titik terendah dalam sejarah, dan ia menargetkan untuk menghapus kemiskinan ekstrem dalam empat tahun ke depan.

“Tidak ada yang lebih terhormat dan memuaskan daripada menurunkan kemiskinan dan memberantas kelaparan. Ini adalah misi hidup saya,” ungkapnya.

Mengutip nasihat seorang tetua, Presiden menyampaikan prinsip kepemimpinannya dengan sederhana namun kuat: “Tugas seorang pemimpin adalah membuat orang miskin dan lemah bisa tersenyum dan tertawa.”

“Jika mereka bisa tersenyum, artinya mereka punya harapan. Itulah misi saya: membuat rakyat Indonesia yang paling lemah, tersenyum,” tutup Prabowo.

Facebook Comments Box

Baca Lainnya

Komisi VII Dorong Petani dan Industri Terhubung Langsung ke Pasar

19 September 2026 - 22:52 WIB

Data Desil Jadi Sumber Salah Paham, BPS Diminta Bergerak Cepat

18 September 2026 - 13:36 WIB

Rekonstruksi Pascabencana Berlanjut, Pemerintah Pulihkan 3 Jembatan di Lintas Timur Aceh

16 September 2026 - 14:06 WIB

Dek Fadh Sampaikan Sejumlah Persoalan Pertanahan Aceh dalam Raker dan RDP Komisi II DPR RI

16 September 2026 - 13:53 WIB

Anggaran Rehab-Rekon Aceh Rp. 25,65 Triliun, 92 Persen Dikelola Pemerintah Pusat

8 September 2026 - 16:09 WIB

Trending di Pemerintahan