BANDA ACEH– Pemerintah Aceh memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun 2026 telah mulai direalisasikan setelah resmi ditetapkan pada 12 Februari 2026 lalu.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, menyampaikan bahwa saat ini seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) sudah memasuki tahapan persiapan dokumen serta pelaksanaan realisasi anggaran sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing.
“Iya benar, APBA 2026 mulai direalisasikan. Sejak ditetapkan pada 12 Februari lalu, saat ini sudah memasuki tahapan realisasi,” ujar Muhammad, Rabu (18/2/2026).
Ia menjelaskan, seluruh SKPA kini tengah mempersiapkan berbagai dokumen administrasi serta langkah teknis guna mempercepat penyerapan anggaran di setiap sektor.
Salah satu bentuk nyata realisasi APBA 2026, lanjutnya, adalah pelaksanaan pasar murah yang digelar oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Aceh atas instruksi Gubernur Aceh beberapa hari lalu. Program tersebut dilaksanakan serentak di berbagai kabupaten/kota di Aceh sebagai upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
“Pelaksanaan pasar murah di seluruh Aceh yang digelar Disperindag Aceh merupakan salah satu bentuk realisasi APBA yang sedang dijalankan oleh Pemerintah Aceh,” katanya.
Muhammad juga menegaskan bahwa Gubernur Aceh telah memerintahkan seluruh SKPA untuk mempercepat realisasi anggaran. Langkah tersebut dinilai penting guna mendorong perputaran ekonomi masyarakat di berbagai sektor, terutama dalam upaya pemulihan pascabencana.
“Gubernur telah memerintahkan kepada segenap SKPA untuk mempercepat realisasi anggaran supaya kegiatan perekonomian masyarakat di semua sektor bisa bangkit,” tegasnya.
Selain percepatan anggaran, Pemerintah Aceh bersama pemerintah kabupaten/kota juga terus melakukan berbagai langkah pemulihan pascabencana. Upaya tersebut dilaksanakan di bawah supervisi ekstra Pemerintah Pusat guna memastikan program berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Berbagai langkah pemulihan Aceh pascabencana terus dilakukan oleh Pemerintah Aceh bersama pemerintah kabupaten/kota di bawah supervisi ekstra Pemerintah Pusat, demi mewujudkan Aceh lebih baik dan bangkit dari bencana ini,” tutup Muhammad.
