BANDA ACEH — Transparansi Tender Indonesia (TTI) memperkirakan anggaran sekitar Rp60 miliar hingga Rp90 miliar dari APBA telah digunakan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh untuk pengadaan bibit kehutanan dalam tiga tahun terakhir.
Namun, di tengah besarnya anggaran tersebut, TTI mempertanyakan hasil nyata program penghijauan yang dibiayai uang rakyat. TTI mendesak Pemerintah Aceh membuka data secara menyeluruh dan mengevaluasi kembali rencana pengadaan bibit dalam APBA 2027.
Koordinator TTI, Nasruddin Bahar, menegaskan angka Rp60–90 miliar tersebut masih merupakan perkiraan awal dan bukan hasil audit. Karena itu, angka tersebut perlu diverifikasi melalui dokumen resmi, mulai dari RUP/SIRUP, DPA/DPPA, kontrak pengadaan, daftar penyedia, volume dan harga satuan bibit hingga data distribusi dan penanaman.
“Kalau dalam tiga tahun anggaran pengadaan bibit diperkirakan mencapai Rp60 miliar sampai Rp90 miliar, pertanyaannya sederhana: berapa batang bibit yang dibeli, ditanam di mana, siapa penerimanya, dan berapa yang benar-benar tumbuh?” kata Nasruddin.
Menurutnya, evaluasi tidak boleh berhenti pada kelengkapan administrasi pengadaan. Pemerintah Aceh harus mampu menunjukkan dampak program secara nyata, termasuk tingkat keberhasilan tanaman setelah bibit disalurkan.
TTI menilai publik selama ini belum mendapatkan gambaran yang cukup terbuka mengenai hubungan antara besarnya anggaran pengadaan bibit dengan hasil penghijauan, rehabilitasi lahan maupun pertumbuhan tanaman di lokasi penerima.
Karena itu, TTI meminta Pemerintah Aceh dan DPRA mengevaluasi kembali rencana pengadaan bibit tanaman dalam APBA Tahun Anggaran 2027.
Sebelum anggaran baru kembali dialokasikan, kata Nasruddin, pemerintah seharusnya terlebih dahulu melakukan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap program pengadaan bibit pada tahun-tahun sebelumnya.
“Jangan setiap tahun anggaran bibit kembali muncul dalam APBA, sementara hasil dari anggaran sebelumnya tidak pernah dibuka dan dievaluasi secara terbuka. Pemerintah harus menjelaskan dulu hasil program lama sebelum meminta anggaran baru,” ujarnya.
TTI bahkan menilai pengadaan bibit dalam APBA 2027 layak ditunda, dikurangi atau ditata ulang apabila pemerintah tidak mampu menunjukkan hasil yang terukur dari pengadaan sebelumnya.
Data Pengadaan Diminta Dibuka
TTI meminta evaluasi setidaknya menjawab sejumlah pertanyaan mendasar: berapa total anggaran yang telah digunakan, berapa jumlah dan jenis bibit yang dibeli, berapa harga satuannya, siapa perusahaan penyedianya, siapa penerima bibit, di mana lokasi penanaman serta berapa persentase tanaman yang masih hidup.
Selain itu, TTI meminta DLHK Aceh membuka data pengadaan bibit secara rinci agar masyarakat dapat menguji apakah terdapat pola pengadaan yang perlu dicermati.
Di antaranya dugaan pemecahan paket, pengadaan berulang, konsentrasi pekerjaan kepada penyedia tertentu, perbedaan harga satuan yang tidak wajar maupun ketidaksesuaian antara volume pembelian dan realisasi penanaman di lapangan.
Menurut TTI, transparansi tersebut penting agar besarnya anggaran tidak hanya tercatat dalam dokumen belanja, tetapi dapat ditelusuri hingga hasil yang dirasakan masyarakat dan lingkungan.
APBA 2027 Harus Berbasis Hasil
TTI mengingatkan APBA 2027 seharusnya diarahkan kepada program yang memiliki manfaat jelas dan indikator keberhasilan yang dapat diverifikasi.
“APBA bukan sekadar anggaran yang harus dihabiskan. Setiap rupiah harus menghasilkan manfaat. Kalau puluhan miliar sudah dibelanjakan untuk bibit, maka hasilnya harus terlihat dalam bentuk pohon yang tumbuh, kawasan yang pulih dan lingkungan yang membaik,” tegas Nasruddin.
TTI meminta Tim Anggaran Pemerintah Aceh, Bappeda, DLHK dan DPRA tidak serta-merta menyetujui kembali anggaran pengadaan bibit tahun 2027 tanpa evaluasi menyeluruh.
“Kalau hasilnya tidak jelas, hentikan dulu pola lama. Evaluasi, audit, buka datanya kepada publik, baru bicara anggaran berikutnya,” katanya.
TTI kembali menegaskan bahwa perkiraan Rp60–90 miliar tersebut bukan angka hasil audit dan tidak dapat dijadikan kesimpulan mengenai adanya kerugian negara.
Angka tersebut, kata TTI, merupakan estimasi investigatif awal yang masih harus diverifikasi menggunakan dokumen resmi Pemerintah Aceh.
Namun, justru karena nilai anggarannya diperkirakan mencapai puluhan miliar rupiah, TTI mendesak DLHK Aceh segera membuka seluruh data pengadaan bibit.
“Publik berhak tahu berapa besar APBA yang telah digunakan dan apa hasil nyata yang diperoleh masyarakat Aceh,” pungkas Nasruddin.
