JAKARTA – Wali Nanggroe Aceh, Paduka Yang Mulia Tgk. Malik Mahmud Al-Haythar, bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Jenderal Polisi (Purn) Muhammad Tito Karnavian, pada Sabtu, 12 Juli 2025, di kediaman pribadi Mendagri di Jakarta.
Pertemuan yang berlangsung selama hampir tiga jam itu berlangsung dalam suasana akrab dan penuh kekeluargaan.
Kepala Bagian Kerja Sama dan Humas Lembaga Wali Nanggroe, Zulfikar Idris, menyebutkan bahwa pertemuan tersebut telah direncanakan sejak beberapa waktu lalu, namun baru dapat terlaksana pada kesempatan ini.
“Ini merupakan momen yang sangat baik untuk berdiskusi langsung,” ujar Wali Nanggroe dalam pertemuan tersebut.
Sejumlah isu strategis dibahas dalam pertemuan tersebut, khususnya terkait arah pembangunan Aceh ke depan di bidang ekonomi, pendidikan, sosial budaya, serta tata kelola pemerintahan daerah. Wali Nanggroe menekankan pentingnya dukungan dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri, untuk memperkuat pembangunan Aceh secara menyeluruh.
“Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang selama ini dikucurkan belum memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Aceh. Oleh karena itu, pengawasan terhadap penggunaan anggaran pembangunan di Aceh perlu ditingkatkan,” ujar Tgk. Malik Mahmud.
Ia menambahkan, Kementerian Dalam Negeri memiliki otoritas strategis untuk memastikan bahwa anggaran dalam APBA benar-benar digunakan demi meningkatkan keadilan dan kesejahteraan rakyat Aceh.
Selain itu, pertemuan juga menyoroti peran penting Lembaga Wali Nanggroe (LWN), yang didirikan berdasarkan amanah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Lembaga ini berperan sebagai pemersatu rakyat Aceh dan otoritas adat yang bersifat independen—bukan lembaga politik maupun pemerintahan.
“Lembaga ini perlu mendapat dukungan, khususnya dalam aspek finansial, agar dapat menjalankan tugas secara optimal, termasuk menjaga perdamaian Aceh pasca-MoU Helsinki,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Mendagri Tito Karnavian mengakui bahwa efektivitas Dana Otsus Aceh masih belum optimal. Ia menegaskan komitmen Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan tercapainya target-target pembangunan nasional maupun daerah.
“Aceh adalah salah satu provinsi dengan ketergantungan tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Jika Dana Otsus tidak diperpanjang atau tidak dikelola secara berkelanjutan, maka pembangunan di Aceh bisa terdampak signifikan,” ujar Tito.
Ia juga menyarankan agar Wali Nanggroe, Gubernur Aceh, dan Ketua DPRA segera menghadap Presiden RI guna membahas kelanjutan Dana Otsus dan arah pembangunan Aceh ke depan.
Terkait Lembaga Wali Nanggroe, Mendagri menyatakan dukungan penuh terhadap penguatan lembaga tersebut, termasuk rencana restrukturisasi beberapa kelembagaan keistimewaan di Aceh agar lebih efektif dan efisien dalam menjalankan fungsinya.
Pertemuan tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat eselon I Kemendagri, di antaranya Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Administrasi Wilayah, Inspektur Jenderal, serta Direktur Jenderal Keuangan Daerah.
Sementara itu, Wali Nanggroe didampingi oleh Anggota Majelis Tuha Peut Prof. Dr. H. Syahrizal Abbas, Staf Khusus Dr. Muhammad Raviq, serta Katibul Wali Abdullah Hasbullah.
Pertemuan diakhiri dengan makan siang bersama dan sesi foto bersama.[]
