BANDA ACEH- Dinas Pendidikan (Disdik) Aceh mencatat bahwa sebanyak 65 Sekolah Luar Biasa (SLB) di daerah ujung barat Sumatra itu siap melaksanakan proses belajar mengajar pada 5 Januari 2026 mendatang.
Data Disdik Aceh per 28 Desember 2025 pukul 15.49 WIB, dari total 69 SLB yang berada di bawah Dinas Pendidikan Aceh, masih terdapat empat SLB yang belum siap beroperasi karena mengalami kerusakan berat akibat bencana banjir dan longsor yang terjadi akhir November 2025 lalu.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdik Aceh, Murthalamuddin, mengatakan empat SLB yang rusak berat tersebut masing-masing satu sekolah berada di Kabupaten Aceh Tamiang dan tiga sekolah di Aceh Utara.
Di Aceh Tamiang, rinci Murthalamuddin, sekolah yang mengalami kerusakan berat adalah SLB Negeri Pembina Aceh Tamiang. Sementara di Aceh Utara meliputi SLB Blang Jruen, SLB Negeri Bina Bangsa Syamtalira Aron, dan SLB Swasta Harapan Bangsa Aceh Utara.
“Sekolah yang rusak berat ini tidak bisa difungsikan lagi, harus dibangun ulang,” kata Murthalamuddin yang juga Juru Bicara Posko Penanganan Banjir dan Longsor Aceh, Senin (29/12).
Secara keseluruhan, tambah Murthalamuddin, sebanyak 26 SLB di Aceh terdampak bencana banjir dan longsor yang terjadi pada akhir November 2025. Dari jumlah tersebut, 13 SLB mengalami kerusakan ringan, sembilan SLB rusak sedang, dan empat SLB rusak berat.
Murthalamuddin menyebutkan, meskipun sebagian sekolah masih dalam kondisi pemulihan, Dinas Pendidikan Aceh tetap mendorong keberlangsungan kegiatan belajar mengajar.
“Sekolah-sekolah yang terdampak bencana tetap melaksanakan pembelajaran pada 5 Januari 2026, sepanjang kondisi memungkinkan, meski sarana dan prasarana belajar belum sepenuhnya pulih,” kata Murthalamuddin.
Sebelumnya, ia juga menjelaskan, keterbatasan fasilitas seperti ketiadaan bangku, kursi, maupun buku pelajaran tidak boleh menjadi alasan terhentinya proses pembelajaran. Menurutnya, kegiatan belajar dapat dilakukan melalui diskusi, berbagi pengalaman, atau saling bercerita antara siswa dan guru.
Selain menjaga keberlangsungan pendidikan, aktivitas tersebut juga dinilai penting sebagai bagian dari upaya pemulihan psikologis atau trauma healing bagi siswa korban bencana.
“Yang utama anak-anak bisa melupakan trauma dan kepedihan akibat bencana, sekaligus tetap berinteraksi dengan teman-temannya,” ujarnya.
Menurut dia, langkah tersebut diambil agar hak pendidikan peserta didik, khususnya anak-anak berkebutuhan khusus, tetap terpenuhi meskipun berada dalam situasi pascabencana.
Pemerintah Aceh, kata dia, terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan agar proses pembelajaran dapat kembali berjalan normal.
“Kita juga meminta pemerintah pusat untuk membangun kembali fasilitas pendidikan yang terdampak bencana, terutama yang rusak berat, agar anak-anak kita bisa sekolah lagi,” pungkasnya. []
