Menu

Mode Gelap
Pemerintah Aceh Angkat 228 Pegawai Negeri Sipil Mujiburrahman Kembali Dilantik sebagai Rektor UIN Ar-Raniry Periode Kedua 2026–2030 Peringati Hari Didong, Ketua KNA Ajak Masyarakat Lestarikan Budaya Gayo Pemerintah Aceh Jelaskan Posisi Bantuan Kementan untuk Pemulihan Sawah dan Kebun Tak Sekadar Salurkan Pembiayaan, BSI Bangun Ekosistem UMKM Nasional Bersama Danantara Dirut SIG Turun ke Aceh, Pastikan Pasokan Semen Kembali Stabil

Politik

Mualem Harus Pilih Sekda Aceh yang Tegas dan Loyal

badge-check


					Mualem bersama Dek Fad Perbesar

Mualem bersama Dek Fad

ACEHSIBER.COM – Direktur Eksekutif Forum Bina Aceh (For-Bina), Muhammad Nur, SH, menegaskan pentingnya pemilihan Sekretaris Daerah (Sekda) yang tepat jika nanti Mualem Dek Fad resmi dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh periode 2024-2029.

Menurutnya, Sekda yang akan menjabat harus memiliki integritas, bersikap tegas, dan loyal kepada pimpinan demi menjalankan pemerintahan yang efektif.

“Tugas utama Sekda nanti adalah meluruskan jumlah pokok pikiran (pokir) anggota Dewan. Jangan sampai anggaran SKPA habis hanya untuk pokir, karena itu akan sangat merugikan pembangunan daerah,” ujar Muhammad Nur dalam keterangannya, Kamis (19/12).

Ia menekankan bahwa alokasi pokir tidak boleh melebihi Rp600 miliar, yang dibagi secara adil untuk 81 anggota DPRA. Ia mengingatkan agar Dewan tidak hanya mengejar pengembalian modal politik dalam waktu singkat. “Sikap rakus seperti ini sangat berbahaya bagi pembangunan ekonomi masyarakat dan daerah,” tegasnya.

Muhammad Nur juga mengingatkan agar Sekda tidak terlibat dalam praktik-praktik yang merugikan pimpinan daerah. Ia menilai logika anggaran harus sejalan dengan visi dan misi kepala daerah. “Kami akan mengawasi dengan seksama perilaku anggota Dewan dan Sekda dalam perencanaan anggaran. Jangan sampai dana APBA dan Otsus hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, sementara pembangunan dan kesejahteraan masyarakat terabaikan,” tambahnya.

Ia berharap Mualem Dek Fad memahami pengelolaan anggaran secara utuh, termasuk mencegah terjadinya Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) yang setiap tahun melebihi 50 persen. “Sekda yang terpilih harus mampu merespons pengurangan anggaran Otsus Aceh dengan langkah strategis untuk mendukung kesejahteraan masyarakat,” pungkas Muhammad Nur.

Facebook Comments Box

Baca Lainnya

Dewan Terima Dokumen R-KUA-PPAS APBK Banda Aceh 2027 dari Eksekutif

4 Agustus 2026 - 09:08 WIB

Dua Dekade MoU Helsinki, Implementasi Kewenangan Aceh Masih Jadi Tantangan

30 Juli 2026 - 17:09 WIB

Lembaga Wali Nanggroe Gandeng Akademisi UTU Perkuat Implementasi MoU Helsinki

29 Juli 2026 - 17:42 WIB

20-an Anak di Deah Raya Belum Kebagian Sekolah, Ketua DPRK Minta Disdikbud Segera Mencarikan Sekolah

28 Juli 2026 - 13:26 WIB

Jangan Biarkan Tambang Aceh Dikuasai Luar

26 Juli 2026 - 12:39 WIB

Trending di Politik