BANDA ACEH – Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah ST, meminta Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal mempertimbangkan penerapan pembelajaran daring atau sekolah online untuk sementara waktu menyusul kabut asap yang mulai menyelimuti ibu kota Provinsi Aceh tersebut sejak Kamis (15/10/2026). Langkah itu dinilai perlu untuk melindungi kesehatan masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan.
Selain pembelajaran daring, Irwansyah meminta pemerintah kota mempertimbangkan pengaturan jam kerja aparatur sipil negara (ASN) sebagai langkah antisipasi. Menurutnya, pemerintah perlu mengambil tindakan sebelum dampak kabut asap semakin meluas dan mengganggu aktivitas masyarakat.
Politisi PKS itu juga meminta Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh terus memantau perkembangan kabut asap serta menyampaikan informasi kondisi udara secara berkala. Ia mengimbau warga yang beraktivitas di luar rumah menggunakan masker dan meminta pemerintah mengawasi ketersediaan serta harga masker agar tidak terjadi kenaikan harga yang tidak wajar.
Irwansyah turut meminta rumah sakit pemerintah maupun swasta meningkatkan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi kemungkinan bertambahnya pasien yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap, terutama infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Ia menegaskan, fasilitas kesehatan perlu bersiap meskipun belum ada laporan pasien terdampak kabut asap.
“Rumah sakit harus sudah siaga jika sewaktu-waktu ada pasien yang terdampak kabut asap ini, misalnya karena ISPA, terutama anak-anak dan kelompok rentan lainnya,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kabut asap dilaporkan mulai memasuki wilayah Aceh secara bertahap. Setelah menyelimuti Aceh Timur dua hari sebelumnya, kabut asap kemudian bergerak hingga mencapai Banda Aceh pada Kamis (15/10/2026). Irwansyah meminta seluruh pihak meningkatkan kewaspadaan dan mengambil langkah pencegahan sesuai tugas masing-masing.
“Warga kita imbau menggunakan masker, rumah sakit harus siaga, DLHK3 terus memantau perkembangan kabut asap, dan wali kota dapat mempertimbangkan sekolah daring maupun pengaturan jam kerja PNS,” kata Irwansyah.
