MAKASSAR – Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin menekankan pentingnya kesiapan sarana dan prasarana pendukung pertahanan udara nasional seiring rencana kedatangan pesawat baru TNI Angkatan Udara (TNI AU). Penguatan kekuatan udara, menurut dia, perlu diimbangi dengan kesiapan fasilitas operasional dan sarana pendukung bagi prajurit.
“Memang diperlukan tambahan sarana dan prasarana untuk menyambut datangnya skuadron-skuadron baru. Pesawat-pesawat yang dipesan akan datang, sehingga jelas memerlukan ruang operasional dan sebagainya,” ujar Nurul saat mengikuti kunjungan kerja reses Komisi I DPR RI di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (10/10/2026). Sebelumnya, ia bersama rombongan mengunjungi Pangkalan TNI AU (Lanud) Sultan Hasanuddin.
Politisi Fraksi Partai Golkar itu menilai Lanud Sultan Hasanuddin memiliki peran strategis sebagai salah satu pusat pertahanan udara nasional. Karena itu, peningkatan kapasitas pangkalan diperlukan untuk mendukung kedatangan skuadron baru beserta pesawat yang telah dipesan pemerintah. Selain fasilitas operasional, pembangunan sarana kesejahteraan prajurit, termasuk perumahan, juga perlu mendapat perhatian agar kesiapan infrastruktur sejalan dengan peningkatan kekuatan udara.
Nurul mengatakan Komisi I DPR RI telah menerima pemaparan jajaran Lanud Sultan Hasanuddin mengenai rencana pembangunan sarana dan prasarana pendukung. Ia berharap persiapan tersebut dapat segera direalisasikan sesuai kebutuhan pertahanan udara nasional. Namun, ia mengakui penguatan pertahanan udara menghadapi tantangan pembiayaan, mengingat Indonesia memiliki wilayah udara yang luas dan harus membagi anggaran pertahanan untuk kebutuhan matra darat, laut, serta prioritas pembangunan lainnya.
“Kalau sekarang angkatan udaranya sendiri memang anggarannya paling kecil, kalau mungkin belum bisa memaksimalkan apa yang diharapkan, saya kira kita maksimalkan dengan yang sudah ada,” tuturnya. Ia menambahkan, penjagaan kedaulatan wilayah perlu didukung diplomasi politik untuk mencegah konflik. Meski demikian, kesiapan pertahanan tetap diperlukan, termasuk untuk mengantisipasi pesawat yang memasuki wilayah udara Indonesia tanpa izin.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menekankan perlunya perencanaan pertahanan udara yang komprehensif, meliputi kebutuhan personel, pesawat, aset pertahanan, dan pemeliharaan alat utama sistem persenjataan (alutsista). Seusai pertemuan dengan jajaran TNI AU di Lanud Sultan Hasanuddin, Makassar, Jumat (9/10), ia juga menyoroti pentingnya fasilitas penunjang, seperti asrama, gudang, dan ruang amunisi, serta perencanaan pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan operasional dan karakter teknologi militer yang membutuhkan biaya besar.
“Kita juga minta ke depan ada semacam cetak biru mulai dari personel, pesawat, aset pertahanan maupun pemeliharaan pesawat supaya bisa lebih baik lagi. Jadi itu cetak biru yang komprehensif termasuk asrama, gudang, ruang amunisi,” jelas Utut. Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu menegaskan penguatan pertahanan udara harus terus dilakukan untuk menjaga kedaulatan Indonesia dan memastikan kesiapan menghadapi potensi ancaman.
