JAKARTA — Anggota Komisi IV DPR RI Riyono mengkritik penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dinilai belum maksimal. Ia mendesak pemerintah mengevaluasi langkah pencegahan dan pemadaman, terutama dalam mengantisipasi peningkatan titik api serta mengembangkan teknik pemadaman yang efektif di lahan gambut.
Politisi Fraksi PKS itu mengatakan, potensi peningkatan titik api pada 2026 telah diperingatkan dalam rapat kerja bersama Kementerian Kehutanan. Menurutnya, risiko kebakaran tahun ini diperkirakan lebih besar dibandingkan 2025 sehingga perlu diantisipasi melalui langkah yang lebih optimal. “Sudah kita sampaikan jauh-jauh hari pada waktu rapat kerja bahwa titik potensi kebakaran atau titik api di tahun 2026 itu kecenderungannya lebih besar dibanding tahun 2025,” ujar Riyono dalam keterangannya kepada Parlementaria di Jakarta, Sabtu (17/10/2026).
Riyono menilai, kebakaran yang berlangsung selama dua hingga tiga bulan tanpa penanganan maksimal harus menjadi bahan evaluasi pemerintah. Evaluasi tersebut perlu mencakup kesiapan pencegahan, efektivitas pemadaman, serta peran Kementerian Kehutanan dalam mengendalikan karhutla, khususnya di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.
Ia juga menyoroti karakteristik lahan gambut yang memungkinkan api kembali muncul meskipun permukaan tanah terlihat telah padam. “Gambut ini seperti batu bara muda. Kalau terbakar, mungkin bagian atasnya kelihatan sudah padam, tetapi di bawahnya masih berbentuk bara api yang setiap saat bisa memunculkan api kembali,” jelasnya. Karena itu, ia mendorong pengembangan teknik pemadaman yang mampu menjangkau bara di bawah permukaan tanah, terutama saat musim kering dan fenomena El Niño meningkatkan risiko kebakaran berulang.
Lebih lanjut, Riyono meminta pemerintah pusat dan daerah memperkuat koordinasi dalam penanganan karhutla. Ia juga menyebut perlunya mempertimbangkan penetapan status bencana nasional dengan memperhatikan kondisi serta ketentuan yang berlaku. “Dengan keseriusan kita antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, termasuk pertimbangan untuk menetapkannya sebagai bencana nasional, ini menjadi keseriusan khususnya bagi pihak legislatif untuk terus mendorong pengawasan yang optimal demi kepentingan masyarakat secara luas,” pungkasnya.
Sementara itu, Komisi IV DPR RI telah menggelar sejumlah rapat bersama Kementerian Kehutanan sepanjang 2026, termasuk rapat pada 14 Juli, pembahasan kesiapsiagaan karhutla di tengah ancaman El Niño pada Agustus, serta rapat anggaran pada 16 September 2026. Rangkaian pembahasan tersebut juga mencakup pembentukan Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Kebakaran Hutan dan Lahan untuk menindaklanjuti persoalan kepatuhan izin usaha.
