Menu

Mode Gelap
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Yudisium 152 Alumni Baru DPR Soroti 10 Ribu Desa Belum Terlayani Internet, Minta Pemerataan 3T Dipercepat Komisi VII Dorong Petani dan Industri Terhubung Langsung ke Pasar Jean Mangabeira Siap Bawa Dewa United Amankan Tiga Poin dari PSS Lini Pertahanan Jadi Sorotan PSS Jelang Hadapi Dewa United Dewa United Bidik Tiga Poin, Osmar Loss Waspadai PSS Sleman

Politik

TKD Aceh 2026 Aman dari Efisiensi, DPRA Minta Pemanfaatan Tepat Sasaran

badge-check


					Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Tati Meutia Asmara, S.KH., M.Si. Perbesar

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Tati Meutia Asmara, S.KH., M.Si.

BANDA ACEH – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Tati Meutia Asmara, S.KH., M.Si., turut apresiasi atas kebijakan pemerintah pusat yang menetapkan Transfer ke Daerah (TKD) Aceh Tahun Anggaran 2026 tidak terdampak kebijakan efisiensi anggaran.

Menurut Tati, keputusan tersebut merupakan langkah positif dan strategis dalam menjaga keberlanjutan pembangunan di Aceh, khususnya pada sektor-sektor pelayanan dasar yang sangat dibutuhkan masyarakat.

“Keputusan pemerintah pusat mempertahankan alokasi TKD Aceh tahun 2026 dari kebijakan efisiensi menunjukkan perhatian terhadap kondisi dan kebutuhan khusus Aceh,” ujar Tati, Ahad (11/1/2026).

Ia menilai, dengan tetap terjaganya alokasi TKD, pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang lebih kuat untuk mempercepat pembangunan dan menjawab berbagai kebutuhan masyarakat.

“Kami optimistis, TKD Aceh tahun 2026 dapat menjadi modal penting bagi pemerintah daerah untuk menghadirkan program-program pembangunan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” kata Tati.

Lebih lanjut, Tati menjelaskan bahwa TKD memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan daerah, mulai dari sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga penguatan ekonomi masyarakat. Karena itu, keberlanjutan dan kepastian anggaran dinilai menjadi kunci agar program-program pembangunan dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

Meski demikian, Tati yang juga merupakan Anggota Badan Anggaran DPRA menekankan pentingnya pengawalan terhadap pemanfaatan TKD agar anggaran tersebut digunakan secara efektif dan tepat sasaran.

“Kami di DPRA, khususnya Partai Keadilan Sejahtera, akan mengawal agar pemanfaatan TKD ini dilakukan secara transparan, efektif, dan benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat, bukan sekadar habis untuk belanja rutin,” tegasnya.

Ia juga mendorong Pemerintah Aceh serta pemerintah kabupaten dan kota untuk menyusun perencanaan yang matang dan memperkuat pengawasan dalam pelaksanaan anggaran.

“Dengan perencanaan yang baik dan pengawasan yang kuat, kami yakin setiap rupiah dari TKD dapat berdampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat kemandirian ekonomi Aceh ke depan,” pungkas Tati.

Facebook Comments Box

Baca Lainnya

Komisi VIII Dorong Penguatan Layanan Haji di Daerah

18 September 2026 - 13:32 WIB

DPRK Terima Raqan Perubahan APBK Banda Aceh 2026, Belanja Naik 19,67 Persen

14 September 2026 - 22:31 WIB

Tgk Muharuddin Raih SMSI Aceh Award 2026, Dinilai Responsif Perjuangkan Kepentingan Aceh

6 September 2026 - 21:23 WIB

Terima Kunjungan PLN, Ketua DPRK Banda Aceh Minta Antisipasi Krisis Listrik Saat Bencana

4 September 2026 - 23:25 WIB

Komisi III DPR Kawal UU Perampasan Aset agar Tak Jadi Alat Kekuasaan

31 Agustus 2026 - 14:02 WIB

Trending di Politik