BANDA ACEH – Partai Demokrat Aceh berada di titik paling rawan dalam sejarahnya.
Pemilihan Ketua DPD kini bukan soal senioritas, melainkan penentuan hidup-mati partai di tengah dominasi partai lokal.
Peneliti e-TRUST, Indra Azwal, SIP., menilai Demokrat terancam kehilangan relevansi jika kembali mengulang pola lama yang terbukti gagal.
“Demokrat Aceh tidak sedang baik-baik saja. Salah memilih ketua berarti mempercepat kemunduran permanen,” tegas Indra, Senin (2/2/2026).
Ia mengingatkan romantisme figur lama sebagai jebakan. Nova Iriansyah dinilai membawa beban politik berat, dengan fakta ditinggalkan mayoritas DPC pada Musda 2021 meski saat itu menjabat Gubernur Aceh.
“Jika di puncak kekuasaan saja tidak dipercaya, bagaimana mungkin menjadi solusi kebangkitan?” ujarnya.
Indra juga menyoroti risiko masuknya figur eksternal seperti Illiza Sa’aduddin Djamal yang berpotensi membajak struktur partai.
“Ini soal risiko Demokrat dijadikan kendaraan politik pribadi. Jika struktur dikuasai gerbong luar, konflik internal tak terelakkan,” katanya.
Sementara HT Ibrahim (Bram) dinilai loyal namun minim daya dobrak. “Loyalitas tanpa kemampuan komunikasi lintas partai hanya akan mengurung Demokrat dalam isolasi,” tambahnya.
Dalam kondisi stagnan, Nurdiansyah Alasta disebut sebagai opsi paling rasional.
Ketua Komisi IV DPRA itu dinilai diterima lintas fraksi, mampu berdialog dengan partai lokal, dan tidak tersandera kepentingan lama.
“Isu terlalu muda hanyalah dalih mempertahankan status quo. Justru wajah lama gagal membaca perubahan,” tegas Indra.
Ia menutup dengan peringatan keras: jika Demokrat Aceh kembali memilih nostalgia atau membiarkan pembajakan kepentingan, maka regenerasi bukan lagi pilihan—melainkan jalan terakhir.
