Menu

Mode Gelap
DPR Soroti 10 Ribu Desa Belum Terlayani Internet, Minta Pemerataan 3T Dipercepat Komisi VII Dorong Petani dan Industri Terhubung Langsung ke Pasar Jean Mangabeira Siap Bawa Dewa United Amankan Tiga Poin dari PSS Lini Pertahanan Jadi Sorotan PSS Jelang Hadapi Dewa United Dewa United Bidik Tiga Poin, Osmar Loss Waspadai PSS Sleman PSIS Matangkan Transisi, WCP Pelajari Celah Semen Padang

Pemerintahan

Wagub Aceh Temui Mensos RI, Bahas Penambahan PBI JK hingga Dukungan Penanganan Bencana dan Sekolah Rakyat

badge-check


					Wagub Aceh Temui Mensos RI, Bahas Penambahan PBI JK hingga Dukungan Penanganan Bencana dan Sekolah Rakyat Perbesar

JAKARTA — Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, melakukan kunjungan silaturrahmi sekaligus pertemuan kerja dengan Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, di Jakarta, Rabu (20/5/2026) sore. Pertemuan yang berlangsung pukul 17.00 WIB tersebut membahas sejumlah isu strategis terkait kesejahteraan sosial masyarakat Aceh.

Dalam pertemuan itu, Wagub Aceh yang didampingi Kadis Sosial Aceh Budi Afrizal, menyampaikan beberapa usulan dan kebutuhan prioritas Pemerintah Aceh kepada Kementerian Sosial RI, terutama terkait penguatan perlindungan sosial bagi masyarakat kurang mampu.

Wakil Gubernur Aceh yang juga akrab dipanggil Dek Fadh mengatakan, fokus utama yang disampaikan dalam pertemuan tersebut adalah permohonan penambahan alokasi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) bagi penduduk Aceh sebanyak 331.984 jiwa.

“Kami menyampaikan langsung kepada Bapak Menteri Sosial terkait kebutuhan penambahan alokasi PBI JK bagi masyarakat Aceh. Ini menjadi perhatian utama Pemerintah Aceh agar masyarakat kurang mampu tetap mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan yang layak,” ujar Fadhlullah usai pertemuan.

Menurut Wagub, Pemerintah Aceh terus berupaya memastikan seluruh masyarakat, khususnya kelompok rentan dan masyarakat miskin, memperoleh akses terhadap layanan kesehatan melalui skema jaminan sosial yang memadai.

Selain itu, dalam kesempatan tersebut Pemerintah Aceh juga menyampaikan permohonan dukungan bantuan penanganan pascabencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Aceh dalam beberapa waktu terakhir.

Wagub menjelaskan, dukungan pemerintah pusat sangat diperlukan guna mempercepat proses penanganan dan pemulihan.

“Kami juga menyampaikan kondisi sejumlah daerah terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh serta kebutuhan dukungan dari pemerintah pusat, khususnya melalui Kementerian Sosial, agar proses penanganan dan pemulihan dapat berjalan lebih optimal,” katanya.

Pada pertemuan itu, Pemerintah Aceh turut memaparkan perkembangan pembangunan Sekolah Rakyat di Aceh serta meminta dukungan dari Kementerian Sosial RI terhadap pengembangan program tersebut.

Wagub menyebutkan, pembangunan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari upaya Pemerintah Aceh dalam memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama bagi masyarakat kurang mampu.

“Kami juga menyampaikan progres pembangunan Sekolah Rakyat di Aceh dan berharap adanya dukungan serta sinergi dari Kementerian Sosial agar program ini dapat berjalan maksimal dan memberi manfaat luas bagi masyarakat,” ujar Wagub.

Wakil Gubernur Aceh menambahkan, pertemuan tersebut berlangsung hangat dan penuh semangat kolaborasi antara Pemerintah Aceh dan Kementerian Sosial RI dalam memperkuat program-program kesejahteraan sosial di Aceh.

“Pemerintah Aceh berharap sinergi dengan pemerintah pusat terus diperkuat demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh secara menyeluruh,” demikian Wagub Aceh.

Facebook Comments Box

Baca Lainnya

Komisi VII Dorong Petani dan Industri Terhubung Langsung ke Pasar

19 September 2026 - 22:52 WIB

Data Desil Jadi Sumber Salah Paham, BPS Diminta Bergerak Cepat

18 September 2026 - 13:36 WIB

Rekonstruksi Pascabencana Berlanjut, Pemerintah Pulihkan 3 Jembatan di Lintas Timur Aceh

16 September 2026 - 14:06 WIB

Dek Fadh Sampaikan Sejumlah Persoalan Pertanahan Aceh dalam Raker dan RDP Komisi II DPR RI

16 September 2026 - 13:53 WIB

Anggaran Rehab-Rekon Aceh Rp. 25,65 Triliun, 92 Persen Dikelola Pemerintah Pusat

8 September 2026 - 16:09 WIB

Trending di Pemerintahan