BANDA ACEH – Fraksi Gabungan Golkar–PKB–PPP DPRK Banda Aceh mengapresiasi komitmen Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang selama ini belum produktif. Fraksi menilai aset-aset tersebut kini mulai dimanfaatkan melalui berbagai skema kerja sama.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Fraksi Golkar–PKB–PPP, Faisal Ridha, saat membacakan pandangan akhir fraksi dalam rapat paripurna DPRK Banda Aceh di Gedung DPRK setempat, Jumat (24/7/2026).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah ST, didampingi Wakil Ketua Daniel Abdul Wahab dan Dr. Musriadi. Rapat turut dihadiri Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal, Wakil Wali Kota Afdhal Khalilullah, unsur Forkopimda, serta seluruh anggota DPRK Banda Aceh.
Meski mengapresiasi langkah tersebut, Fraksi Golkar–PKB–PPP menegaskan bahwa setiap bentuk pemanfaatan aset harus dilaksanakan secara terbuka, profesional, dan mengedepankan prinsip tata kelola yang baik sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi daerah tanpa mengurangi penguasaan pemerintah terhadap aset strategis.
Selain itu, inventarisasi, penataan administrasi, serta penyelesaian legalitas aset perlu terus dipercepat agar seluruh aset daerah dapat dimanfaatkan secara optimal dan terhindar dari potensi sengketa maupun penyalahgunaan.
Fraksi juga menyambut baik komitmen Pemerintah Kota untuk meningkatkan kualitas belanja daerah yang berorientasi pada hasil (outcome) dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Komitmen tersebut diharapkan diwujudkan melalui pengalokasian anggaran yang lebih fokus pada penyelesaian persoalan strategis, seperti peningkatan kualitas pelayanan dasar, penanggulangan banjir, penataan kebersihan kota, penguatan UMKM dan ekonomi syariah, peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan, serta percepatan transformasi digital pelayanan publik.
“Untuk itu, evaluasi terhadap capaian indikator kinerja dalam RPJMD perlu dilakukan secara berkala agar setiap program benar-benar menghasilkan manfaat yang terukur,” ujarnya.
Terkait optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor hotel dan restoran, Fraksi Golkar–PKB–PPP menyatakan dapat memahami pertimbangan Pemerintah Kota dalam menetapkan target pajak hotel dengan memperhatikan kondisi perekonomian dan kebijakan efisiensi pemerintah.
Namun demikian, fraksi berpendapat bahwa optimalisasi PAD tidak boleh hanya bergantung pada penyesuaian target, melainkan harus diiringi dengan upaya memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, memperkuat pengawasan, serta memanfaatkan sistem digital dalam pengelolaan perpajakan daerah.
Di sisi lain, fraksi mengapresiasi peningkatan target pajak restoran dan berharap target tersebut didukung dengan strategi yang terukur sehingga dapat direalisasikan secara optimal tanpa menghambat pertumbuhan dunia usaha.
Fraksi Golkar–PKB–PPP juga menyambut baik komitmen Pemerintah Kota dalam mengoptimalkan aset daerah, termasuk pemanfaatan pasar yang belum optimal sebagai Gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, penguatan pembinaan UMKM, pengembangan ekonomi syariah, serta optimalisasi sektor pariwisata sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah.
Namun demikian, fraksi meminta agar seluruh program tersebut disertai indikator kinerja yang jelas, target yang terukur, serta evaluasi berkala sehingga benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan ekonomi masyarakat dan kemandirian fiskal daerah.
Terhadap pembangunan infrastruktur ekonomi, termasuk pengoperasian cold storage, penyempurnaan Banda Aceh Academy, pengembangan destinasi wisata, serta peningkatan investasi melalui percepatan sinkronisasi RDTR dan sistem OSS, Fraksi Golkar–PKB–PPP menyatakan dukungannya terhadap langkah Pemerintah Kota.
“namun, percepatan penyelesaian seluruh hambatan administrasi dan teknis harus menjadi prioritas agar fasilitas yang telah dibangun dapat segera dimanfaatkan secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,”ujarnya.
Fraksi juga mengapresiasi perhatian Pemerintah Kota terhadap penataan kota melalui penertiban bangunan liar, pedagang kaki lima, reklame, jaringan utilitas, menara telekomunikasi, kawasan taman, ruang terbuka hijau, serta peningkatan kualitas drainase dan infrastruktur jalan. Fraksi berharap seluruh kebijakan penataan kota dilaksanakan secara konsisten, humanis, berkeadilan, serta tetap mengedepankan kepastian hukum dan kepentingan masyarakat luas. (*)
