BANDA ACEH – Memasuki April 2026, realisasi program dan kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2026 dinilai belum berjalan signifikan. Hingga kini, pelaksanaan anggaran masih didominasi belanja rutin seperti gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Sementara itu, program yang berdampak langsung bagi masyarakat, termasuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon) pascabencana hidrometeorologi akhir tahun lalu, belum menunjukkan pergerakan berarti.
Wakil Ketua DPRA, Ir. Saifuddin Muhammad, mendesak Pemerintah Aceh untuk segera merealisasikan program prioritas dalam APBA 2026, khususnya yang berkaitan dengan percepatan rehab rekon.
“Kita meminta Pemerintah Aceh segera merealisasikan APBA 2026, terutama untuk percepatan rehab rekon. Ini sudah akhir kuartal pertama, harus ada upaya akselerasi. Bila perlu dibuat timeline percepatan tender dan penandatanganan kontrak secara kolektif,” ujar Saifuddin, yang akrab disapa Yah Fud.
Menurutnya, percepatan realisasi anggaran sangat penting untuk mendorong perputaran ekonomi masyarakat, terutama di wilayah terdampak bencana. Ia menilai, belanja pemerintah dapat menjadi stimulus bagi pemulihan ekonomi rakyat.
Yah Fud menyoroti pentingnya pembangunan kembali infrastruktur yang rusak, seperti normalisasi sungai, bendungan, waduk, dan jaringan irigasi guna mendukung sektor pertanian. Selain itu, pembangunan jalan, jembatan, serta infrastruktur vital lainnya juga dinilai mendesak.
“Jika kegiatan sudah berjalan dan uang beredar di masyarakat, insyaAllah dapat meringankan beban warga terdampak. Bahkan masyarakat bisa dilibatkan langsung dalam proses pembangunan, sehingga ekonomi yang sempat terpuruk bisa kembali bergerak,” katanya.
Ia menambahkan, selain dukungan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), APBA juga diharapkan menjadi instrumen penting dalam percepatan pemulihan ekonomi di daerah terdampak.
Di sisi lain, Saifuddin meminta masyarakat memahami adanya keterlambatan realisasi APBA yang dipengaruhi sejumlah faktor, termasuk pengembalian dana Transfer ke Daerah (TKD) yang berdampak pada penyesuaian dokumen anggaran.
“Kita berharap masyarakat bisa memahami dinamika ini. Namun ke depan, kita minta tidak ada lagi keterlambatan. Pemerintah Aceh, khususnya SKPA, harus segera menyelesaikan seluruh proses administrasi agar APBA bisa segera dieksekusi, karena masyarakat sudah menunggu,” tutupnya. []
