Menu

Mode Gelap
PMI Aceh Kirim 60 Relawan ke Aceh Utara dan Tamiang Kapolda Aceh Terobos Jalanan Berlumpur untuk Tiba di Tamiang, Pastikan Penanganan Banjir Berjalan Cepat dan Terkoordinasi Polisi Awasi SPBU untuk Antisipasi Antrean Panjang dan Penimbunan BBM Pasca Bencana Tanpa Data Konkret, Klaim Stok LPG Aman di Aceh Diduga Hanya untuk Menenangkan Lebih dari 50 Persen Gampong di Aceh Terdampak Banjir dan Longsor Ketua Komisi III DPR RI Tegaskan Polri tetap Berada Langsung di Bawah Presiden

Pemerintahan

Pemerintah Aceh Gelar Forum Konsultasi Publik RKPA 2026

badge-check


					Pelaksanaan Tugas Sekda Aceh M. Nasir membuka Forum Konsultasi Publik terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2026 di Hotel Grand nanggroe, Selasa (25/3/2025). Perbesar

Pelaksanaan Tugas Sekda Aceh M. Nasir membuka Forum Konsultasi Publik terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2026 di Hotel Grand nanggroe, Selasa (25/3/2025).

BANDA ACEH – Pemerintah Aceh menggelar Forum Konsultasi Publik terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2026 pada Selasa (25/3/2025). Acara yang dihadiri berbagai pemangku kepentingan ini bertujuan untuk menyusun kebijakan pembangunan yang lebih partisipatif, inklusif, dan akuntabel.

Plt. Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, S.IP, MPA, dalam sambutannya menegaskan bahwa RKPA 2026 akan berorientasi pada peningkatan produktivitas sektor unggulan melalui hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam (SDA) guna mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif.

“Forum ini menjadi wadah strategis untuk menyepakati permasalahan awal pembangunan, menentukan prioritas daerah, serta menyelaraskan program pembangunan dengan target provinsi,” ujar Nasir.

Advertisements
Ad 19

Pemerintah Aceh mencatat capaian positif dalam penurunan angka kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, tingkat kemiskinan pada September 2024 turun menjadi 12,64 persen, mengalami penurunan sebesar 1,59 persen poin dibandingkan Maret 2024 yang berada di angka 14,23 persen.

“Meski menunjukkan tren positif, kita tidak boleh berpuas diri. Diperlukan inovasi serta strategi intervensi yang lebih efektif untuk terus menekan angka kemiskinan,” tambahnya.

Pemerintah Aceh berkomitmen untuk meningkatkan perlindungan sosial, mendorong peningkatan pendapatan keluarga, serta memperluas akses pendidikan guna memutus rantai kemiskinan. Nasir juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, serta masyarakat dalam memastikan kebijakan pembangunan yang lebih efektif dan tepat sasaran.

“Dengan semangat kebersamaan, kita harus bekerja sama, menyatukan visi, serta membangun sinergi agar RKPA 2026 benar-benar menjadi instrumen yang mampu mendorong pembangunan Aceh yang lebih maju, berkelanjutan, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.

Acara ini turut dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, Bank Indonesia, DPR Aceh, Forkopimda Aceh, akademisi, hingga para Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh. Forum ini diharapkan menghasilkan masukan konstruktif yang akan memperkaya perencanaan pembangunan Aceh tahun 2026. []

Facebook Comments Box

Baca Lainnya

Perdana, Peunaron Miliki Posko Pengaduan Konflik Satwa

25 November 2025 - 22:54 WIB

Mualem Lantik Ketua BRA Periode 2025-2030

24 November 2025 - 23:03 WIB

Dinas Sosial Aceh Raih Predikat Baik pada Monev Pelayanan Informasi Publik 2025

24 November 2025 - 14:28 WIB

Pemerintah Aceh Gerak Cepat Penuhi Permintaan Bantuan Logistik Wabup Aceh Utara

23 November 2025 - 21:55 WIB

‎Wakil Gubernur Resmi Buka Aceh Festival 2025

22 November 2025 - 23:01 WIB

Trending di Pemerintahan