Menu

Mode Gelap
Puan: Ambang Batas Parlemen 5 Persen Belum Jadi Keputusan Kenji Nishioka Dipanggil Timnas Filipina, Kalteng FC Bawa Nama ke Panggung ASEAN Rekaman CCTV Diduga Bocor, Bank Aceh Diadukan ke OJK dan BI Garuda dan SMSI Aceh Besar Membahas Masa Depan Konektivitas Aceh Pascasarjana UIN Ar-Raniry Yudisium 152 Alumni Baru DPR Soroti 10 Ribu Desa Belum Terlayani Internet, Minta Pemerataan 3T Dipercepat

Pemerintahan

Pemerintah Aceh Gelar Forum Konsultasi Publik RKPA 2026

badge-check


					Pelaksanaan Tugas Sekda Aceh M. Nasir membuka Forum Konsultasi Publik terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2026 di Hotel Grand nanggroe, Selasa (25/3/2025). Perbesar

Pelaksanaan Tugas Sekda Aceh M. Nasir membuka Forum Konsultasi Publik terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2026 di Hotel Grand nanggroe, Selasa (25/3/2025).

BANDA ACEH – Pemerintah Aceh menggelar Forum Konsultasi Publik terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2026 pada Selasa (25/3/2025). Acara yang dihadiri berbagai pemangku kepentingan ini bertujuan untuk menyusun kebijakan pembangunan yang lebih partisipatif, inklusif, dan akuntabel.

Plt. Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, S.IP, MPA, dalam sambutannya menegaskan bahwa RKPA 2026 akan berorientasi pada peningkatan produktivitas sektor unggulan melalui hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam (SDA) guna mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif.

“Forum ini menjadi wadah strategis untuk menyepakati permasalahan awal pembangunan, menentukan prioritas daerah, serta menyelaraskan program pembangunan dengan target provinsi,” ujar Nasir.

Pemerintah Aceh mencatat capaian positif dalam penurunan angka kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, tingkat kemiskinan pada September 2024 turun menjadi 12,64 persen, mengalami penurunan sebesar 1,59 persen poin dibandingkan Maret 2024 yang berada di angka 14,23 persen.

“Meski menunjukkan tren positif, kita tidak boleh berpuas diri. Diperlukan inovasi serta strategi intervensi yang lebih efektif untuk terus menekan angka kemiskinan,” tambahnya.

Pemerintah Aceh berkomitmen untuk meningkatkan perlindungan sosial, mendorong peningkatan pendapatan keluarga, serta memperluas akses pendidikan guna memutus rantai kemiskinan. Nasir juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, serta masyarakat dalam memastikan kebijakan pembangunan yang lebih efektif dan tepat sasaran.

“Dengan semangat kebersamaan, kita harus bekerja sama, menyatukan visi, serta membangun sinergi agar RKPA 2026 benar-benar menjadi instrumen yang mampu mendorong pembangunan Aceh yang lebih maju, berkelanjutan, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.

Acara ini turut dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, Bank Indonesia, DPR Aceh, Forkopimda Aceh, akademisi, hingga para Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh. Forum ini diharapkan menghasilkan masukan konstruktif yang akan memperkaya perencanaan pembangunan Aceh tahun 2026. []

Facebook Comments Box

Baca Lainnya

Komisi VII Dorong Petani dan Industri Terhubung Langsung ke Pasar

19 September 2026 - 22:52 WIB

Data Desil Jadi Sumber Salah Paham, BPS Diminta Bergerak Cepat

18 September 2026 - 13:36 WIB

Rekonstruksi Pascabencana Berlanjut, Pemerintah Pulihkan 3 Jembatan di Lintas Timur Aceh

16 September 2026 - 14:06 WIB

Dek Fadh Sampaikan Sejumlah Persoalan Pertanahan Aceh dalam Raker dan RDP Komisi II DPR RI

16 September 2026 - 13:53 WIB

Anggaran Rehab-Rekon Aceh Rp. 25,65 Triliun, 92 Persen Dikelola Pemerintah Pusat

8 September 2026 - 16:09 WIB

Trending di Pemerintahan