Menu ✖

Mode Gelap
Cut Sitti Kamila, Lulus dari 2 Kampus dan Kuasai Bahasa Korea UIN Ar-Raniry Wisuda 1.618 Lulusan, 11 di Antaranya Mahasiswa Asing Polisi Tangkap Pria 52 Tahun dalam Kasus Penggelapan Yamaha Aerox Stefano Cugurra Jadi Pelatih Baru Semen Padang FC Prodi SKI UIN Ar-Raniry Bersama BPK Aceh Rawat 4 Situs Cagar Budaya Buka Turnamen Piala Rektor 2026, Rektor UIN Ar-Raniry Ingatkan Sportivitas dan Waktu Salat

Pemerintahan

Pemerintah Aceh Gelar Forum Konsultasi Publik RKPA 2026

badge-check


					Pelaksanaan Tugas Sekda Aceh M. Nasir membuka Forum Konsultasi Publik terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2026 di Hotel Grand nanggroe, Selasa (25/3/2025). Perbesar

Pelaksanaan Tugas Sekda Aceh M. Nasir membuka Forum Konsultasi Publik terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2026 di Hotel Grand nanggroe, Selasa (25/3/2025).

BANDA ACEH – Pemerintah Aceh menggelar Forum Konsultasi Publik terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2026 pada Selasa (25/3/2025). Acara yang dihadiri berbagai pemangku kepentingan ini bertujuan untuk menyusun kebijakan pembangunan yang lebih partisipatif, inklusif, dan akuntabel.

Plt. Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, S.IP, MPA, dalam sambutannya menegaskan bahwa RKPA 2026 akan berorientasi pada peningkatan produktivitas sektor unggulan melalui hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam (SDA) guna mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif.

“Forum ini menjadi wadah strategis untuk menyepakati permasalahan awal pembangunan, menentukan prioritas daerah, serta menyelaraskan program pembangunan dengan target provinsi,” ujar Nasir.

Pemerintah Aceh mencatat capaian positif dalam penurunan angka kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, tingkat kemiskinan pada September 2024 turun menjadi 12,64 persen, mengalami penurunan sebesar 1,59 persen poin dibandingkan Maret 2024 yang berada di angka 14,23 persen.

“Meski menunjukkan tren positif, kita tidak boleh berpuas diri. Diperlukan inovasi serta strategi intervensi yang lebih efektif untuk terus menekan angka kemiskinan,” tambahnya.

Pemerintah Aceh berkomitmen untuk meningkatkan perlindungan sosial, mendorong peningkatan pendapatan keluarga, serta memperluas akses pendidikan guna memutus rantai kemiskinan. Nasir juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, serta masyarakat dalam memastikan kebijakan pembangunan yang lebih efektif dan tepat sasaran.

“Dengan semangat kebersamaan, kita harus bekerja sama, menyatukan visi, serta membangun sinergi agar RKPA 2026 benar-benar menjadi instrumen yang mampu mendorong pembangunan Aceh yang lebih maju, berkelanjutan, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.

Acara ini turut dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, Bank Indonesia, DPR Aceh, Forkopimda Aceh, akademisi, hingga para Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh. Forum ini diharapkan menghasilkan masukan konstruktif yang akan memperkaya perencanaan pembangunan Aceh tahun 2026. []

Facebook Comments Box

Baca Lainnya

Wakil Wali Kota Sabang Pantau Aktivasi IKD di Paya Seunara

5 Oktober 2026 - 17:15 WIB

Perubahan APBK 2026 Sabang Disepakati Pemko dan DPRK

29 September 2026 - 19:56 WIB

Mukarramah Beri Semangat Kontingen Aceh di Lomba Senam Kreasi Nasional Perwosi 2026

27 September 2026 - 14:16 WIB

Dana Bencana Aceh Rp1,65 Triliun, Baru 30,16 Persen Terserap

26 September 2026 - 21:31 WIB

Peduli Lansia, Dinsos Aceh Berikan Kursi Roda kepada Sariana Hasibuan

25 September 2026 - 20:40 WIB

Trending di Pemerintahan