Menu

Mode Gelap
Berkah Idul Fitri, Pedagang Kue di Lambaro Raup Keuntungan Besar Meski Tampak Sepi, Penjualan Kue di Lampisang Naik 20 Persen Saat Lebaran Arus Mudik Lebaran H+3 Lancar Mudik ke Seunuddon, Kak Na Santuni Anak Yatim dan Ziarah ke Makam Keluarga Klok Klaim Persib Punya Pengalaman di Jalur Juara Pengamat: Trump Inkonsisten Soal Selat Hormuz

Pemerintahan

Presiden Tegas di WEF: 5 Juta Hektare Lahan Ilegal Disita, 1.000 Tambang Ditutup

badge-check


					Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato saat World Economic Forum (WEF) 2026 di Congress Hall, Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026). Presiden Prabowo dalam pidatonya membahas Danantara dan peran dalam ekonomi Indonesia. ANTARA FOTO Perbesar

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato saat World Economic Forum (WEF) 2026 di Congress Hall, Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026). Presiden Prabowo dalam pidatonya membahas Danantara dan peran dalam ekonomi Indonesia. ANTARA FOTO

BANDA ACEH – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan komitmen pemerintahannya untuk menghadapi korupsi dan pelanggaran hukum secara tegas dan terbuka.

Pernyataan itu disampaikannya Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam pidato pada World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026).

“Seperti menghadapi penyakit, kita harus berani mengakui dan melawan korupsi. Tidak banyak yang percaya kami bisa. Tapi kami tidak punya pilihan. Saya telah disumpah untuk menegakkan konstitusi dan supremasi hukum,” kata Presiden.

Dalam minggu-minggu awal pemerintahannya, Presiden mengungkapkan bahwa pemerintah menemukan penyimpangan besar dalam tata kelola bahan bakar minyak dan minyak mentah. Pemerintah juga berhasil menyita 4 juta hektare perkebunan dan tambang ilegal. Penindakan ini dilanjutkan dengan pencabutan izin atas 1,01 juta hektare lahan tambahan yang dikuasai oleh 28 perusahaan yang terbukti melanggar hukum, termasuk membangun di kawasan hutan lindung.

“Saya menyebut ini bukan ‘usaha bebas’, melainkan greedomics ekonomi keserakahan. Kita menghadapi praktik ekonomi yang rakus dan merusak,” tegas Prabowo.

Presiden mengaku tidak gentar menghadapi elite yang mencoba melemahkan negara. “Saya menerima laporan bahwa mereka merasa bisa membeli semua pejabat. Saya tantang mereka mencoba membeli pejabat di pemerintahan saya. Mereka akan mendapatkan kejutan besar,” ujarnya.

Hingga saat ini, pemerintah telah menutup 1.000 tambang ilegal, dan diperkirakan masih ada lebih dari 1.000 lokasi serupa. Bahkan, staf Presiden memperkirakan ada sekitar 666 korporasi yang melanggar hukum di berbagai sektor.

“Tidak boleh ada kompromi. Tidak boleh ada langkah mundur. Rakyat saya menuntut ini. Dan saya akan menepati sumpah saya: membela konstitusi dan menegakkan hukum,” ucap Prabowo dengan tegas.

Di sisi lain, Presiden menyampaikan bahwa kemiskinan ekstrem di Indonesia telah turun ke titik terendah dalam sejarah, dan ia menargetkan untuk menghapus kemiskinan ekstrem dalam empat tahun ke depan.

“Tidak ada yang lebih terhormat dan memuaskan daripada menurunkan kemiskinan dan memberantas kelaparan. Ini adalah misi hidup saya,” ungkapnya.

Mengutip nasihat seorang tetua, Presiden menyampaikan prinsip kepemimpinannya dengan sederhana namun kuat: “Tugas seorang pemimpin adalah membuat orang miskin dan lemah bisa tersenyum dan tertawa.”

“Jika mereka bisa tersenyum, artinya mereka punya harapan. Itulah misi saya: membuat rakyat Indonesia yang paling lemah, tersenyum,” tutup Prabowo.

Facebook Comments Box

Baca Lainnya

Mudik ke Seunuddon, Kak Na Santuni Anak Yatim dan Ziarah ke Makam Keluarga

24 Maret 2026 - 01:19 WIB

Kak Na: Taqabalallah Minna wa Minkum, Maaf Lahir Batin, Selamat Berhari Raya

21 Maret 2026 - 00:34 WIB

Presiden Prabowo Subianto Shalat Idul Fitri di Aceh Tamiang, Gubernur dan Wagub Tampil bersama Sambut Kunjungan

21 Maret 2026 - 00:30 WIB

Seribuan Warga Padati Meuligoe Terima THR dari Mualem

20 Maret 2026 - 00:26 WIB

Wagub Aceh dan Mendagri Cek Kesiapan Kunjungan Presiden, Shalat Idul Fitri Direncanakan di Aceh Tamiang

20 Maret 2026 - 00:21 WIB

Trending di Pemerintahan