Menu

Mode Gelap
Pemerintah Aceh Angkat 228 Pegawai Negeri Sipil Mujiburrahman Kembali Dilantik sebagai Rektor UIN Ar-Raniry Periode Kedua 2026–2030 Peringati Hari Didong, Ketua KNA Ajak Masyarakat Lestarikan Budaya Gayo Pemerintah Aceh Jelaskan Posisi Bantuan Kementan untuk Pemulihan Sawah dan Kebun Tak Sekadar Salurkan Pembiayaan, BSI Bangun Ekosistem UMKM Nasional Bersama Danantara Dirut SIG Turun ke Aceh, Pastikan Pasokan Semen Kembali Stabil

Politik

TKD Aceh 2026 Aman dari Efisiensi, DPRA Minta Pemanfaatan Tepat Sasaran

badge-check


					Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Tati Meutia Asmara, S.KH., M.Si. Perbesar

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Tati Meutia Asmara, S.KH., M.Si.

BANDA ACEH – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Tati Meutia Asmara, S.KH., M.Si., turut apresiasi atas kebijakan pemerintah pusat yang menetapkan Transfer ke Daerah (TKD) Aceh Tahun Anggaran 2026 tidak terdampak kebijakan efisiensi anggaran.

Menurut Tati, keputusan tersebut merupakan langkah positif dan strategis dalam menjaga keberlanjutan pembangunan di Aceh, khususnya pada sektor-sektor pelayanan dasar yang sangat dibutuhkan masyarakat.

“Keputusan pemerintah pusat mempertahankan alokasi TKD Aceh tahun 2026 dari kebijakan efisiensi menunjukkan perhatian terhadap kondisi dan kebutuhan khusus Aceh,” ujar Tati, Ahad (11/1/2026).

Ia menilai, dengan tetap terjaganya alokasi TKD, pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang lebih kuat untuk mempercepat pembangunan dan menjawab berbagai kebutuhan masyarakat.

“Kami optimistis, TKD Aceh tahun 2026 dapat menjadi modal penting bagi pemerintah daerah untuk menghadirkan program-program pembangunan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” kata Tati.

Lebih lanjut, Tati menjelaskan bahwa TKD memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan daerah, mulai dari sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga penguatan ekonomi masyarakat. Karena itu, keberlanjutan dan kepastian anggaran dinilai menjadi kunci agar program-program pembangunan dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

Meski demikian, Tati yang juga merupakan Anggota Badan Anggaran DPRA menekankan pentingnya pengawalan terhadap pemanfaatan TKD agar anggaran tersebut digunakan secara efektif dan tepat sasaran.

“Kami di DPRA, khususnya Partai Keadilan Sejahtera, akan mengawal agar pemanfaatan TKD ini dilakukan secara transparan, efektif, dan benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat, bukan sekadar habis untuk belanja rutin,” tegasnya.

Ia juga mendorong Pemerintah Aceh serta pemerintah kabupaten dan kota untuk menyusun perencanaan yang matang dan memperkuat pengawasan dalam pelaksanaan anggaran.

“Dengan perencanaan yang baik dan pengawasan yang kuat, kami yakin setiap rupiah dari TKD dapat berdampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat kemandirian ekonomi Aceh ke depan,” pungkas Tati.

Facebook Comments Box

Baca Lainnya

Dewan Terima Dokumen R-KUA-PPAS APBK Banda Aceh 2027 dari Eksekutif

4 Agustus 2026 - 09:08 WIB

Dua Dekade MoU Helsinki, Implementasi Kewenangan Aceh Masih Jadi Tantangan

30 Juli 2026 - 17:09 WIB

Lembaga Wali Nanggroe Gandeng Akademisi UTU Perkuat Implementasi MoU Helsinki

29 Juli 2026 - 17:42 WIB

20-an Anak di Deah Raya Belum Kebagian Sekolah, Ketua DPRK Minta Disdikbud Segera Mencarikan Sekolah

28 Juli 2026 - 13:26 WIB

Jangan Biarkan Tambang Aceh Dikuasai Luar

26 Juli 2026 - 12:39 WIB

Trending di Politik