Menu ✖

Mode Gelap
Lima Tersangka Korupsi Proyek Jalan di Simeulue Ditahan, Kerugian Negara Rp851 Juta Akademisi Minta Tes Urine DPRA hingga Eksekutif dan Yudikatif PC PERTI Aceh Besar: Beut Kitab Bak Sikula Sah Secara Hukum, Jangan Giring Opini Sesat Persib Bidik Tiket 16 Besar ACL 2 di Kandang Melbourne Victory Polri Tetapkan Listyo Sigit, Ahrie Sonta, Eko Hadi Tersangka Penyadapan Presiden UIN Ar-Raniry dan Pijar Foundation Jalin Kerja Sama Perkuat Akses Pendidikan bagi Mahasiswa Disabilitas

Politik

Wali Nanggroe dan Mendagri Bahas Penguatan Lembaga Kekhususan Aceh

badge-check


					Wali Nanggroe dan Mendagri Bahas Penguatan Lembaga Kekhususan Aceh Perbesar

Jakarta — Wali Nanggroe Aceh Paduka Yang Mulia Tgk. Malik Mahmud Al-Haythar, melakukan pertemuan khusus dengan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Prof. H. M. Tito Karnavian, Ph.D., di kediaman dinas Mendagri, Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan, Rabu malam 15 Oktober 2025.

Pertemuan yang berlangsung sejak pukul 20.00 hingga 21.30 WIB itu berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kehormatan.

Kabag Kerjasama dan Humas Wali Nanggroe Zulfikar Idris menyebutkan, dalam kesempatan tersebut, kedua tokoh membahas secara mendalam mengenai penguatan serta independensi Lembaga Wali Nanggroe Aceh, yang merupakan lembaga adat dan kepemimpinan kultural sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

Wali Nanggroe menekankan bahwa penguatan kelembagaan sangat penting untuk memastikan Lembaga Wali Nanggroe dapat menjalankan mandat konstitusionalnya secara berkelanjutan.

“Kami berdiskusi mengenai pentingnya penguatan sistem kelembagaan dan aspek keuangan, agar Lembaga Wali Nanggroe dapat berfungsi secara mandiri dan berdaya guna dalam menjaga marwah kekhususan Aceh,” sebut Wali Nanggroe.

Selain itu, Wali Nanggroe juga menyampaikan pentingnya penguatan peran Mahkamah Syariah Aceh sebagaimana diamanatkan dalam UUPA, sebagai bagian integral dari sistem keadilan yang berlandaskan nilai-nilai Islam dan kearifan lokal masyarakat Aceh.

Dalam pertemuan tersebut, Mendagri Tito Karnavian menyambut baik komitmen Lembaga Wali Nanggroe dalam memperkuat tata kelola kelembagaan Aceh yang berlandaskan prinsip kekhususan. “Pemerintah pusat mendukung setiap upaya yang bertujuan memperkuat implementasi UUPA secara konsisten dan berkeadilan,” ujar Tito.

Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat penting Kementerian Dalam Negeri, di antaranya Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Dr. Safrizal ZA, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si, serta Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Benni Irwan.

Sementara dari pihak Lembaga Wali Nanggroe turut mendampingi Wali Nanggroe yakni Ketua Mahkamah Syariah Aceh, Dr. Drs. H. Zulkifli Yus, M.H, Staf Khusus M. Raviq, dan Kepala Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Abdullah Hasballah.[]

Facebook Comments Box

Baca Lainnya

Komisi III DPR Dorong Aset Pelaku Kejahatan Keuangan Dikembalikan kepada Korban

31 Oktober 2026 - 17:30 WIB

DPR Desak OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana

30 Oktober 2026 - 17:41 WIB

Dek Gam Apresiasi Polda Aceh Tangkap Penimbun Solar, Antrean di SPBU Mulai Menghilang

26 Oktober 2026 - 17:46 WIB

Jaga Adat dan Meringankan Beban Warga Gampong, Daniel A Wahab Bantu Perangkat Pelaminan untuk Alue Deah Teungoh

22 Oktober 2026 - 19:12 WIB

DPR Minta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Perkuat Koordinasi

20 Oktober 2026 - 18:34 WIB

Trending di Politik