BANDA ACEH – Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal membuka secara resmi Forum Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Banda Aceh 2026.
Kegiatan yang diikuti 250 peserta: perwakilan dari OPD, perangkat desa, akademisi, pengusaha, forum anak, kelompok disabilitas, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, hingga tokoh media ini, berlangsung di aula balai kota, Senin, 21 April 2025.
Menurut Illiza, momen ini begitu penting bagi dirinya dan Wakil Wali Kota Afdhal Khalilullah yang telah diamanahkan memimpin Banda Aceh untuk periode 2025-2030.
RPJM, katanya, akan menjadi pedoman dalam menjalankan kebijakan strategis dan program pembangunan untuk lima tahun ke depan, “Dan bapak-ibu yang hadir hari ini merupakan bagian mitra kolaborasi kami dalam rangka menjalankan roda pemerintahan.”
Mengingat pentingnya RPJM plus RKPD dimaksud, wali kota mengharapkan para Kepala OPD berpartisipasi aktif dan serius dalam menyiapkan data-data untuk kebutuhan penyusunannya.
Menurut Illiza, ketersedian data-data merupakan hal yang penting dan utama dalam menganalisis permasalahan dan proyeksi target pembangunan ke depan. “Setiap program kegiatan yang diusulkan harus berbasis data yang akurat,” ujarnya.
Forum konsultasi publik yang digagas Bappeda ini juga seyogyanya menjadi media penguatan komitmen dan kerja sama seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan untuk memberikan saran dan masukan agar dokumen RPJM 2025-2029 yang disusun dapat berkualitas dan tepat waktu.
Pada kesempatan itu, wali kota turut berpesan kepada para Kepala OPD agar lebih optimal dan saling bersinergi menggali potensi dan sumber PAD sebagai salah satu sumber pendapatan potensial daerah, terlebih di tengah kondisi keuangan pemerintah terkini.
Diperlukan kerja keras semua OPD untuk lebih fokus dan meningkatkan komunikasi serta kolaborasi lebih intens dengan Pemerintah Aceh dan juga Pemerintah Pusat. “Hal ini bertujuan untuk mendapatkan dana pembangunan kota 2026 dalam bentuk program dan kegiatan strategis daerah dan nasional,” ujar Illiza.
Sebelumnya di tempat yang sama, Kepala Bappeda Rosdi mengatakan tujuan dilaksanakan konsultasi publik untuk memperoleh masukan secara langsung dari seluruh pemangku kepentingan untuk penyempurnaan Rancangan Awal RPJM Banda Aceh 2025-2029.
Sementara Musrenbang RKPD merupakan forum pertemuan antar pemangku kepentingan dalam rangka membahas program perencanaan pembangunan dan penyelarasan prioritas sasaran pembangunan sebagai tahapan penyusunan RKPD dari rancangan menjadi dokumen rancangan akhir.
“Dalam forum ini diharapkan para pihak dapat menyepakati beberapa hal di antaranya, menyangkut penyesuaian data dan fakta di lapangan; permasalahan dan isu strategis daerah; harapan, saran, dan masukan; sesuai kebutuhan masyarakat sekaligus upaya untuk mewujudkan visi-misi dan tujuan, serta sasaran rencana awal RPJMD,” ujarnya.
Setelah sesi pembukaan dan penekenan berita acara oleh wali kota dan pimpinan dewan, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Bappeda Aceh, BPS, dan Bappeda Banda Aceh. Kemudian ada pula sesi diskusi dan tanya jawab dengan seluruh peserta forum konsultasi publik.
Di antara tamu undangan terlihat hadir, Wakil Wali Kota Banda Aceh Afdhal Khalilullah, Kapolresta Kombes Pol Joko Heri Purwono, Kajari Suhendri, Wakil Ketua DPRK Daniel Abdul Wahab dan Musriadi Aswad, dan unsur forkopimda lainnya, serta Kepala BI Perwakilan Aceh Agus Chusaini. (*)
