Menu

Mode Gelap
DPR Soroti 10 Ribu Desa Belum Terlayani Internet, Minta Pemerataan 3T Dipercepat Komisi VII Dorong Petani dan Industri Terhubung Langsung ke Pasar Jean Mangabeira Siap Bawa Dewa United Amankan Tiga Poin dari PSS Lini Pertahanan Jadi Sorotan PSS Jelang Hadapi Dewa United Dewa United Bidik Tiga Poin, Osmar Loss Waspadai PSS Sleman PSIS Matangkan Transisi, WCP Pelajari Celah Semen Padang

Politik

Mualem Berbagi Kisah Aceh Pascadamai di Forum Internasional

badge-check


					Gubernur Aceh Muzakir Manaf hadir sebagai pembicara secara daring pada International Conference on After the Peace Agreements: Bangsamoro and Beyond yang diselenggarakan oleh Institute for Autonomy and Governance (IAG) di Manila, Filipina, Rabu (19/11/2025). 

Dalam forum tersebut, Mualem diundang untuk berbagi pengalaman dalam sesi panel bertema “From Rebel Chief to Chief Executives” sebagai kontribusi terhadap diskusi pembangunan perdamaian pascaperjanjian. Perbesar

Gubernur Aceh Muzakir Manaf hadir sebagai pembicara secara daring pada International Conference on After the Peace Agreements: Bangsamoro and Beyond yang diselenggarakan oleh Institute for Autonomy and Governance (IAG) di Manila, Filipina, Rabu (19/11/2025). Dalam forum tersebut, Mualem diundang untuk berbagi pengalaman dalam sesi panel bertema “From Rebel Chief to Chief Executives” sebagai kontribusi terhadap diskusi pembangunan perdamaian pascaperjanjian.

BANDA ACEH – Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) menjadi pembicara secara daring pada International Conference on After the Peace Agreements: Bangsamoro and Beyond yang diselenggarakan Institute for Autonomy and Governance (IAG) di Manila, Filipina, Rabu (19/11/2025). Mualem mengikuti secara daring dari Meuligoe Gubernur Aceh.

Dalam konferensi itu, Mualem membagikan pengalaman Aceh dalam membangun perdamaian berkelanjutan. Ia menjadi pembicara dengan topik “From Rebel Chief to Chief Executives” yang membahas kisah peralihannya dari pemimpin gerakan bersenjata ke jabatan politik.

Mualem menegaskan komitmen Aceh terhadap Perjanjian Helsinki 2005 yang menjadi dasar penyelesaian konflik. Saluran politik melalui partai lokal disebut menjadi medium baru aspirasi para mantan kombatan.

“Kami sepakat perdamaian. Aspirasi kami kini disalurkan lewat partai politik lokal,” ujar Mualem.

Menurut dia, Pemerintah Aceh saat ini memprioritaskan peningkatan kesejahteraan mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka. Aceh juga mengoptimalkan keistimewaan dan otonomi khusus sebagai amanat perjanjian.

Peralihan dari gerakan perlawanan menuju pemerintahan formal, lanjut Mualem, tidak selalu berjalan mulus. Penyesuaian dengan regulasi nasional masih menjadi tantangan.

“Kami yang dulu berada di peperangan kini harus menyesuaikan dengan sistem administrasi,” katanya.

Dalam kesempatan itu, ia juga menjelaskan kedekatannya dengan Presiden Prabowo Subianto. Hubungan tersebut, menurut Mualem, berlandaskan kepercayaan dan kolaborasi antara Partai Gerindra dan Partai Aceh. Mualem juga mendukung Prabowo dalam tiga pemilihan presiden, hingga menang pada yang terakhir.

“Ini kesetiaan dan kepercayaan antara saya dan Presiden Pak Prabowo. Sekarang saya seorang Gubernur, perpanjangan tangan Presiden di daerah. Kami selalu menjalankan perintah Pak Presiden dalam semua program, baik infrastruktur hingga sosial, dan itu sebagai perintah dari pusat ke daerah,” katanya.

Ia menambahkan, komunikasi dengan Presiden dilakukan secara intensif, terutama menyangkut pembangunan ekonomi dan percepatan infrastruktur di Aceh agar tidak tertinggal dari daerah lain.

“Saya minta tolong ke beliau untuk membangun Aceh agar tidak tertinggal dibanding daerah lain,” kata Mualem.[]

Facebook Comments Box

Baca Lainnya

Komisi VIII Dorong Penguatan Layanan Haji di Daerah

18 September 2026 - 13:32 WIB

DPRK Terima Raqan Perubahan APBK Banda Aceh 2026, Belanja Naik 19,67 Persen

14 September 2026 - 22:31 WIB

Tgk Muharuddin Raih SMSI Aceh Award 2026, Dinilai Responsif Perjuangkan Kepentingan Aceh

6 September 2026 - 21:23 WIB

Terima Kunjungan PLN, Ketua DPRK Banda Aceh Minta Antisipasi Krisis Listrik Saat Bencana

4 September 2026 - 23:25 WIB

Komisi III DPR Kawal UU Perampasan Aset agar Tak Jadi Alat Kekuasaan

31 Agustus 2026 - 14:02 WIB

Trending di Politik