BANDA ACEH— Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dari Fraksi Partai Demokrat, H. Tantawi, S.IP., M.AP., mendesak Pemerintah Aceh untuk memprioritaskan penanganan pascabencana serta menjamin keselamatan masyarakat di wilayah terdampak.
Desakan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRA bersama Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem).
Tantawi menyoroti kondisi masyarakat yang hingga kini masih berjuang untuk bangkit setelah bencana yang melanda sejumlah daerah di Aceh sekitar enam bulan lalu. Ia menilai, penanganan pada sektor pertanian dan infrastruktur belum berjalan optimal dan masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.
Menurutnya, banyak lahan pertanian warga mengalami kerusakan berat namun belum tertangani secara maksimal, padahal sektor tersebut merupakan sumber utama penghidupan masyarakat.
Ia mendorong Pemerintah Aceh segera mengambil langkah konkret dengan menyurati Kementerian Pertanian guna mempercepat rehabilitasi lahan terdampak.
“Pemulihan sektor pertanian sangat penting agar masyarakat bisa kembali bangkit secara ekonomi sekaligus menjaga ketahanan pangan daerah,” ujar Tantawi.
Selain sektor pertanian, ia juga menyoroti kondisi sosial ekonomi masyarakat yang dinilai belum sepenuhnya terakomodasi dalam kebijakan bantuan sosial.
Tantawi mengungkapkan, banyak warga yang sebelumnya tergolong mampu kini jatuh miskin akibat kehilangan mata pencaharian setelah bencana banjir melanda sejumlah wilayah.
Ia meminta Pemerintah Aceh untuk berkoordinasi dengan Kementerian Sosial guna mengevaluasi data penerima bantuan sosial, khususnya terkait data desil, agar lebih sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
Menurutnya, pembenahan data sangat penting agar masyarakat terdampak tetap mendapatkan akses terhadap berbagai program bantuan seperti bantuan UMKM, beasiswa pendidikan, hingga Program Indonesia Pintar (KIP).
“Bantuan harus tepat sasaran dan berpihak pada masyarakat yang benar-benar terdampak,” tegasnya.
Di sisi lain, Tantawi juga menyoroti persoalan infrastruktur yang dinilai membahayakan keselamatan warga, yakni jembatan rangka baja yang putus di kawasan Krueng Mane–Sawang tembus Bireuen.
Akibatnya, masyarakat dan pelajar terpaksa menggunakan rakit untuk menyeberangi sungai. Bahkan, saat debit air meningkat, jembatan darurat kerap hanyut sehingga anak-anak harus berenang untuk pergi ke sekolah.
Ia meminta Pemerintah Aceh segera memprioritaskan pembangunan kembali jembatan tersebut pada tahun ini sebagai bagian dari upaya penanganan pascabencana.
“Jangan sampai ada korban jiwa akibat lambannya penanganan infrastruktur yang sangat dibutuhkan masyarakat,” pungkasnya. []
